Network
"Peningkatan kompetensi SDM Kejaksaan RI yang disasar dalam proyek perubahan yang ditawarkan berfokus pada upaya peningkatan kompetensi jabatan fungsional Jaksa, karena menurutnya tugas dan peran Jaksa sebagai penegak hukum berkorelasi dengan perwujudan kelembagaan hukum yang mapan melalui penegakan hukum yang profesional sesuai Agenda Ke-7 Pembangunan RPJMN IV Tahun 2020-2024," terangnya.
Kemudian, lanjut Katarina, strategi peningkatan kompetensi Jaksa secara kolaboratif, ditujukan untuk mengatasi hambatan pengembangan kompetensi yang saat ini dilakukan secara parsial. Upaya kolaboratif yang saat ini sudah dilakukan hanya menempatkan stakeholder K/L/Badan Hukum sebagai narasumber.
"Dengan adanya kerjasama yang telah terjalin antara Kejaksaan RI dan beberapa K/L/Badan Hukum lainnya, seharusnya dapat dioptimalkan melalui strategi kolaborasi dengan bentuk community of practice," ungkap dia.
Dimana K/L atau Badan Hukum yang berkenaan dengan kemampuan teknis pengungkapan suatu perkara pidana atau korupsi dapat memberikan materi pelatihan teknis yang bersifat interdisipliner ilmu untuk Jaksa sebagai bekal untuk pengungkapan suatu perkara pidana.
Sedangkan disisi lain, kata dia, K/L atau Badan Hukum sebagai stakeholder juga mendapat kesempatan untuk mendapatkan Sharing Knowledge agar pelaksanaan tugasnya sesuai dengan koridor hukum atau pencegahan korupsi.
Diharapkan dapat mewujudkan suatu ekosistem penegakan hukum yang baik. Proyek perubahan yang akan dilaksanakan juga disesuaikan dengan kebutuhan pada era new normal saat ini, dimana pelatihan akan didorong berbasis virtual serta penyediaan sistem informasi yang memudahkan Jaksa dapat mengikuti pelatihan sesuai dengan kebutuhannya.
Adapun program ini Katarina sebut, bagian dari enam area perubahan dalam Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI. Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), Kejaksaan RI, dengan menargetkan meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada satuan kerja atau unit kerja pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).***
