Network
BERITA SUBANG - Anggota Komisi III DPR Benny K. Harman mendorong agar dilakukan audit atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lantaran rendahnya target yang disetorkan Kejaksaan Agung (Kejagung) kepada negara.
Sebabnya dirinya merasa heran terhadap setoran tersebut, pasalnya dari hitungannya seharusnya PNBP Kejaksaan bisa mencapai triliunan rupiah, bukan ratusan miliar sebagaimana laporan atas PNBP Tahun 2021.
"Mengenai PNBP harus kita beri apresiasi yang tinggi kepada Kejaksaan yang telah bekerja dengan maksimal dalam meningkatkan mencapai PNBP yang ditargetkan. Hanya saya usul pak Ketua (Pimpinan Komisi III DPR), kita belum bisa menilai apakah ini cukup atau tidak. Apakah ini sudah maksimal atau belum?," kata Benny dalam rapat kerja Komisi III DPR bersama Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) dan Jampidum, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu 23 Maret 2022.
Baca Juga: Kejagung Genjot Penyelamatan Keuangan Negara, Jampidsus: Kejahatan Korporasi Jadi Target Pemidanaan
Benny mengatakan, PNBP Kejaksaan dari Pidsus dan Pidum pada tahun 2021 mencapai Rp700 miliar lebih dari target Rp 200 miliar lebih. Diakuinya, target PNBP ini melampaui target namun menurutnya, harusnya PNBP Kejaksaan bisa lebih jauh besar dari itu.
"Apabila kita memantau sebetulnya bisa mungkin 20 kali lipat dari yang ditargetkan. Kalau kita kerja benar," jelas dia.
Politisi senior Fraksi Demokrat ini berharap agar PNBP ini tidak sekedar asumsi saja, Benny usul agar dilakukan audit atau penyelidikan terhadap laporan PNBP tersebut utamanya terhadap sumber-sumber PNBP Kejaksaan.
Harusnya nilai PNBP yang disetorkan ke negara bisa mencapai puluhan triliun rupiah. Dia lalu membeberkan hasil PNBP Kejaksaan pada tahun 2017 lalu dimana bisa mencapai Rp 20 triliun rupiah. Sangat kontras dengan laporan PNBP Kejaksaan tahun 2021 yang mencapai ratusan miliar.
