Network
BERITA SUBANG - Pemerintah berencana akan membuka satu juta lowongan untuk tenaga guru dan tenaga medis pada seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2021 mendatang.
Hal ini disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI, di Komplek Parlemen Senayan, Kamis, 19 November 2020. Tjahjo menyebut jumlah lowongan tersebut sudah dibicarakan dapat rapat lintas kementerian.
Tjahjo mengatakan, untuk seleksi CPNS 2021, pemerintah akan memprioritaskan SDM di sektor pendidikan, juga tenaga kesehatan dan tenaga medis.
Baca Juga: Benarkah Seleksi CPNS Baru Buka Tahun 2023? Begini Penjelasan Menpan-RB
Mantan Mendagri itu menyebut, saat ini jumlah guru, perawat, bidan dan dokter baik di puskesmas pembantu maupun rumah sakit rujukan sangat minim.
"Rapat kami antara Kemenpan RB, BKN, Mendagri, Menkeu, Mendikbud selesai untuk pengadaan satu juta tenaga guru, anggaran juga sudah dipersiapkan oleh Menkeu," ujarnya.
Sehari sebelumnya, dalam Rapat Koordinasi Nasional Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Tahun 2020 secara virtual, Rabu, 18 November 2020, Tjahjo menegaskan kedepan, pemerintah akan fokus mencari SDM-SDM yang berkualitas.
Baca Juga: Hadirkan Pinjaman Digital untuk UMKM, BRI Tandatangani MoU dengan OVO
Apalagi saat ini pemerintah ingin melakukan otomatisasi proses pelayanan publik di Kementerian/Lembaga maupun pemerintah daerah sesuai dengan situasi kenormalan baru. Sehingga dapat mengatur sistem kerja yang lebih fleksible (flexible working arrangement) dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, namun tetap produktif.
"Insya Allah (SDM ASN berkualitas) akan bisa kami persiapkan di tahun depan. Termasuk pengadaan tenaga guru 1 juta, 260 tenaga kesehatan, baik dokter, bidan dan perawat. Termasuk tenaga-tenaga penyuluh, itu juga tahun depan akan bisa kami alokasikan untuk rekrutmen jabatan-jabatan yang ada di Kementerian/ Lembaga dan Pemda," kata Tjahjo.
Meski demikian, politisi PDIP itu berharap, agar Kementerian/ Lembaga dan Pemda dapat betul-betul melihat kebutuhan masing-masing, sebelum mengajukan tambahan pegawai ASN.
Baca Juga: Jawab Instruksi Mendagri, Yusril: Gubernur Tidak Bisa Diberhentikan Presiden, Apalagi Mendagri
"Jika ada pegawai Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang pensiun 100 orang, tidak harus mengajukan tambahan pegawai hingga 100 orang. Tidak harus dengan jumlah yang sama, bisa 50, bisa juga tidak mengajukan seperti Kementerian Keuangan dan Kementerian PANRB," kata Tjahjo.[]
