5 Kritik Publik ke Polisi Karena Periksa Anies Baswedan

- 19 November 2020, 11:13 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan keterangan kepada wartawan saat tiba di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (17/11/2020). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan terkait pelanggaran protokol kesehatan pada acara Maulid Nabi di Petamburan, Jakarta Pusat yang menimbulkan kerumunan. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/aww.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan keterangan kepada wartawan saat tiba di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (17/11/2020). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan terkait pelanggaran protokol kesehatan pada acara Maulid Nabi di Petamburan, Jakarta Pusat yang menimbulkan kerumunan. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/aww. /Hafidz Mubarak A/ANTARA FOTO

BERITA SUBANG - Pemeriksaan terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait dugaan pelanggaran protokol kesehatan dalam kegiatan Habieb Rizieq Shihab masih terus menjadi perbicangan publik.

Pro dan kontra tidak terhindarkan karena banyak pihak yang menilai pemeriksaan itu terlalu politis. Namun, banyak juga yang mendukung langkah polisi seraya mengkritik Anies Baswedan yang justru membiarkan pelanggaran terhadap protokol kesehatan terjadi.

Dihimpun dari berbagai sumber, berikut ini 5 hal yang dikritik masyarakat terkait pemeriksaan Anies Baswedan oleh Diskrimum Polda Metro Jaya.

Baca Juga: Anies Baswedan Diperiksa Polisi, Kepala Daerah yang Lain Kapan?

 

1. Terlalu Politis

Pemeriksaan terhadap Anies Baswedan dinilai terlalu politis, alih-alih untuk menjalankan proses hukum. Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin mengatakan pemeriksaan terhadap Anies Baswedan penuh dengan kejanggalan dan lebih kuat nuansa politiknya.

Hal ini tidak terlepas dari persaingan menuju Pilpres 2024. Anies menurutnya, merupakan sosok yang mempunyai peluang cukup besar untuk dimaju di Pilpres 2024. Dan sejak awal, Anies sudah memilih "jalan" yang berbeda dengan pemerintah pusat.

Hal senada juga disampaikan oleh Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Din Syamsuddin. Din menilai, pemeriksaan tersebut alih-alih untuk menjalankan proses hukum, tapi merupakan sesuatu yang tidak wajar dan lebih bernuansa politik.

Halaman:

Editor: Sunardi Panjaitan


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x