Network
Ditambahkan Karo Penmas Mabes Polri, Brigjen Awi Setiyono, dasar hukum lain dari penindakan Polri dalam kasus Habib Rizieq adalah Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Hukum Protokol Kesehatan.
2. Pelanggaran Pilkada
Karo Penmas Mabes Polri, Brigjen Awi Setiyono mengatakan, terkait dengan pelanggaran Pilkada sudah diatur dalam UU Pilkada dan PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum). Selain itu, pelaksanaan Pilkada juga diawasi oleh Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu.
Menurut Awi, Polri akan mengikuti mekanisme yang sudah diatur dalam UU dan PKPU terkait pelanggaran tahapan Pilkada.
Baca Juga: Dewan Adat Papua Desak Kapolres Sorong Tuntaskan Kasus Pembakaran Rumah
"Jangan samakan kasusnya itu. Itu Pilkada ada urusannya, pengawasnya siapa? Bawaslu. Prosesnya ada, Undang-Undangnya ada, peraturannya ada, case demi case kan tetap harus dilihat, jangan disamakan. Konfirmasi ke Bawaslunya," jelas dia.
3. Pemeriksaan Anies Berlebihan
Terkait tudingan pemeriksaan terhadap Anies Baswedan dianggap berlebihan, Kombes Tubagus Ade Hidayat menegaskan pemeriksaan terhadap Gubernur DKI Jakarta itu merupakan hal yang biasa. Menurutnya, pemeriksaan ini masih dalam tahap klarifikasi untuk menentukan ada atau tidak pidanya.
"Rekan-rekan perlu dicapai pengertian yang sama dulu, tidak langsung orang diklarifikasi kemudian berpotensi menjadi tersangka. Jadi berlebihannya di mana? Kesannya kalau dipanggil polisi itu dikriminalisasi dan sebagainya," kata Tubagus di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu, 18 November 2020.***
Baca Juga: Analisa Percakapan Terkait Pemeriksaan Anies Baswedan, Pakar: Ungkapan Marah dan Jijik Tinggi
