Network
Selanjutnya, sebelum pukul 23.59, AHU kembali menerbitkan pengesahan, sehingga memunculkan dua akte hanya dalam waktu tujuh jam. Rusdianto berkata, kliennya kehilangan komposisi saham juga posisi pada direksi.
Beberapa hari kemudian, mereka mendaftarkan akta tersebut. Sementara akta dari Helmut yang sudah didaftarkan terlebih dahulu, justru di-takedown.
"Karena sudah takedown, tentu secara legalitas formil, membuat hak saham ada pada sisi mereka. Nah, kami yang awalnya ada menjadi tidak ada dan ilegal," tutur Rusdianto.
Ia juga mengungkap sejumlah keanehan dalam kasus ini, yakni lahirnya suatu surat keputusan (SK) yang dikeluarkan Kementerian ESDM terkait RKAP yang terbit pada Sabtu 4 Februari.
"Akhirnya membuat kami disibukkan dengan urusan kepolisian. Hal ini juga menjadi perlu dipertanyakan kembali. Apakah 10 laporan yang berjalan masif dan bersamaan itu dapat dikatakan normal?" kata Rusdianto.
Baca Juga: Kejagung Diminta Usut Tuntas Dugaan Perbankan Beri Pinjaman Tanpa Agunan ke Mafia Tambang Batubara
"Menurut saya ini persoalan yang harus diselesaikan di titik awal, dimana persoalan terkait PPJB yang belum terselesaikan sampai saat ini," sambung dia menambahkan.
Dalam pandangan Rusdianto, perkara ini bergulir dengan hadirnya orang-orang tertentu yang memiliki kekuasaan besar, sehingga membuat hukum jadi lumpuh.
"Setelah mereka mengambil alih semua, hal-hal itu membuat prosesnya berjalan satu arah. Saya mengimbau penegak hukum, berikan kesempatan untuk diselesaikan secara asal mulanya," kata Rusdianto.
Pihaknya saat ini sedang mengajukan gugatan pembatalan PPJB di PN Jaksel dan pembatalan untuk SK yang dikeluarkan Ditjen AHU, terkait dengan akta yang keluar dalam satu malam. Rusdianto menegaskan, proses hukum yang menimpa Helmut begitu dipaksakan, begitu juga dengan pasal-pasal yang dituduhkan.
