Network
"Kesimpulannya di PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) putusan BANI telah dibatalkan oleh putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Namun di perjanjian accesoir-nya, itu tidak berubah," ujar Rusdianto.
Menurut Rusdianto, justru perjanjian accesoir tersebut yang kemudian menimbulkan kisruh. Alasannya, perjanjian tersebut memunculkan kekuatan eksekutorial, sehingga PN Jaksel menerima permohonan untuk melakukan eksekusi, yakni saham.
Ketika terjadi eksekusi, ada multitafsir dalam berita acaranya. Rusdianto menyebut, pihaknya mengakui eksekusi yang dilakukan Senin 18 April 2022 tersebut, sudah berjalan tapi belum terlaksana.
"Kenapa? Karena ketika dilakukan eksekusi, juru sita tidak berhasil menemui orang yang akan dieksekusi sahamnya. Nah, berita acaranya oleh pihak yang mengeksekusi, mereka mencantumkannya ke dalam akta notaris nomor 6 tanggal 24 Agustus 2022, yang menyatakan tentang pernyataan perubahan RUPS," ucap Rusdianto.
Ia melanjutkan, sebelum eksekusi, direksi yang diwakili Helmut, sempat meminta pemblokiran di Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU). Karena terblokir, komposisi saham maupun direksi yang ada di AHU, tidak bisa dilihat oleh pihak ketiga.
Sayangnya, kata dia, karena hasil eksekusi yang dituangkan dalam akta notaris, membuka peluang kepada AHU untuk membuka blokir yang dilakukan kliennya.
"Karena blokirnya terbuka, maka pihak yang membuka dapat melihat isi dari komposisi di dalam PT APMR maupun PT CLM. Sehingga mereka melakukan perubahan, atas kepemilikan saham PT APMR," ucap Rusdianto.
Pada 13 September 2022, berdasarkan akta notaris tersebut, dikeluarkan pernyataan keputusan pemegang saham PT APMR sekitar jam 17.20 WIB sore. Rusdianto menyebut, sebelum jam 20.59 WIB, terbit akta pengesahan dari AHU. Lalu, pada pukul 21.00 WIB, notaris mengeluarkan akta nomor 7 tentang keputusan para pemegang saham PT CLM.
