Network
"Adapun celah peluang tersebut yaitu, belum terintegrasinya administrasi pertanahan yang dikelola oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan administrasi pertanahan yang ada di Desa, misalnya terkait tanah Letter C, adanya kewenangan Ketua Adat menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) atau Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA)," tutur dia.
Baca Juga: Kementerian ATR BPN Akui 59 Kasus Mafia Tanah Diselesaikan, DPR Dorong Pembentukan Bank Tanah
Ungkapnya, belum selesainya proses pendaftaran tanah, sehingga masih dibuka penggunaan tanda bukti hak atas tanah yang ada sebelum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; Tidak segera dilakukan tindakan administratif terhadap tanah yang haknya berakhir atau telah hapus; atau terdapat sertifikat ganda yang saling tumpang tindih.
"Adanya beberapa sumber administrasi pertanahan yang belum terintegrasi merupakan peluang bagi Mafia Tanah untuk melaksanakan jaringan kinerja illegalnya melalui penggunaan berbagai alat bukti dari sumber administrasi yang berbeda-beda," tutur dia.
Menurutnya, berdasarkan laporan yang diterimanya hingga Juni 2021, terdapat sejumlah laporan kasus sengketa tanah yang merupakan sindikasi kejahatan mafia tanah di Sumatera Utara.
Oleh karenanya, dia minta kepada jajaran Intelijen agar mencermati dan mempersempit ruang gerak para mafia tanah yang biasa “main mata” atau kongkalikong dengan oknum-oknum baik para pejabat aparatur sipil negara, aparat penegak hukum, maupun ketua adat.
"Saya tidak ingin para mafia tanah bergerak leluasa merampok dan menguasai tanah rakyat dan tanah negara," kata dia.
Baca Juga: Disoal Legalitas Lahan Garapan, Petani Milenial Cianjur Mengadu Ke Wakil Rakyat
Oleh karena itu, dia perintahkan kepada para Kepala Satuan Kerja di Kejati maupun Kejari agar segera bentuk tim khusus tersebut. Kolaborasi antara bidang Intelijen dengan bidang Pidum dan bidang Pidsus.
"saya harapkan bisa bekerja secara efektif bersama-sama menangani dan memberantas mafia tanah sampai ke akar akarnya," ungkap dia.
