Network
Karenanya dia menyarankan kepada petani penggarap dan kepala desa yang hadir untuk melakukan validasi data, sebagai langkah awal agar pembebasan lahan tersebut dapat terlaksana dari klaim PTPN VIII dan PT BJA dengan dasar dokumen keperdataan yang ada.
"Kalau validasi dokumennya sudah lengkap silahkan mengajukan surat ke dewan dalam hal ini DPRD Cianjur," ujar dia.
Baca Juga: Konflik Pengarap dengan Sentul City, P2T2: Bank Tanah Solusinya
Sementara anggota Komisi II DPR RI Irwan Ardi Hasman mengatakan Kabupaten Cianjur sebagai Daerah Pemilihannya mengunjungi Kecamatan Suryanegara untuk mendengar aspirasi masyarakat petani penggarap mengenai sertifikasi hak milik dari pemerintah.
"Untuk mencegah konflik, saya melakukan kunjungan ke Dapil untuk mendengarkan aspirasi masyarakat Cianjur mengenai permasalahan pengarap dari lahan yang dikuasai oleh pihak perusahaan swasta, pemerintah (BUMN) maupun PTPN, sejauh mana persoalan petani penggarap tersebut," tutur Irwan Ardi Hasman dalam kunjungannya hari ke II di Desa Sukanegara.
Irwan menjelaskan memang sebelumnya Presiden Joko Widodo telah menyerahkan 124 ribu lebih sertifikat tanah yang merupakan hasil penyelesaian konflik, tanah telantar dan pelepasan kawasan hutan. Sebagai redistribusi tanah objek reforma agraria atau Tora di 26 Provinsi dan 127 Kabupaten/Kota.
"Ternyata yang menjadi pertanyaan kenapa Cianjur tidak dapat (sertifikat tanah) itu, makanya saya menelusuri, masyarakat penggarap lahan tersebut, untuk mencari tahu titik permasalahan yang dihadapi para penggarap," tutur Irwan.
Baca Juga: Petani Desa Gekbrong Cianjur Rindu Sertifikat Hak Milik Lahan Eks HGU PTPN VIII Dari Jokowi
Kendati demikian, anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra itu menghimbau agar para petani penggarap, kepala desa, pemerintah kabupaten dan wakil rakyat di Cianjur serta stakeholder lainnya untuk bekerjasama.
"Mari kita bekerja bersama mulai dari bawah petani, kades sampai wakil rakyat, dan Bupati. Saya yakin Bupati pasti dukung asal kelengkapan administrasi, Bupati kabupaten akan diuntungkan, pasalnya akan meningkatkan Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) dan menunjang perekonomian rakyatnya," tutur Irwan.
