Network
Apalagi menurutnya, Kejaksaan Agung merupakan lembaga penegakan hukum yang seharusnya bisa menegakkan keadilan.
"Bahkan pejabat-pejabat tertentu menurut KUHP kalau dia melakukan tindak pidana maka harus ada pemberatnya, ini malah seakan-akan meringankan," ungkap Yenti Garnasih.
Dia menilai ucapan Burhanuddin ibarat duri dalam daging, lain disampaikan, lain pula yang terjadi di lapangan, tak pelak ucapan Jaksa Agung Burhanuddin pun kerap jadi cibiran publik.
"Jadi itu seperti duri dalam daging, mau ngomong gini, 'Halah yang kemarin gimana? Nah, sekarang kok ngomong begini,' orang kan jadi mencibir 'Dulu gimana, emang iya gitu?' gitu kan. Atau semakin ketahuan bahwa 'aduh' sekarang galak ya, tapi terhadap korpsnya sendiri yang harusnya diperberat malah enggak gitu. Nah diejek nantinya kan,” ujarnya.
Selain pemidanaan bertujuan untuk penjeraan, Yenti Garnasih mengatakan bahwa yang tak kalah penting adalah pencegahan tindak pidana korupsi.
"Jadi perlu kerjasama semua pihak, eksekutif, legislatif dan yudikatif. Jangan membuat sistem yang membuat orang mau korupsi. Kita jangan hanya melihat orang korupsi di pidana mati, dipenjarakan, dibuat jera, itu tidak bisa! Jadi kita sudah saatnya harus bicara juga tentang pencegahan tindak pidana korupsi secara sitematis, dan melihat sistem-sistem yang ada di eksekutif, yudikatif dan legislatif," lanjutnya.
Sebenarnya lanjut dia kalau jaksa menuntut setinggi-tingginya pidana mati, bisa saja. Tapi kalau bicara jaksa akan menghukum pidana mati, hal itu tidak bener.
"Nggak mungkin mereka menghukum kan? Jaksa hanya bisa menuntut setinggi-tingginya," kata Yenti.
