Network
"Maka pada tahap awal ini Perkumpulan OmnibusLaw Watch mencoba memulainya dari lingkup pengadaan tanah dan kawasan ekonomi. Menurut kami, lingkup-lingkup tersebut sangat erat terkait terhadap masyarakat," tutur dia.
Gunawan menambahkan, kehadiran POW untuk membantu Pemerintah dalam mewujudkan tatakelola Bank Tanah agar bermanfaat secara langsung bagi negara dan rakyat Indonesia.
"Kita tidak menginginkan terjadi perulangan ketidak-adilan pemerolehan atas tanah bagi rakyat dalam bentuk-bentuk yang berbeda ketika Bank Tanah mulai berkinerja," demikian tegas dia.
Baca Juga: Jaksa Agung Perintahkan Jajaran Jaksa Untuk Percepat Penyusunan Pedoman Penanganan Perkara UU ITE
Hadirnya Perkumpulan Omnibuslaw Watch didukung oleh para wakil rakyat baik di DPR maupun DPRD, salah satunya datang dari Anggota DPRD Kabupaten Bogor, Robinton Sitorus. Dirinya menyambut baik atas hadirnya perkumpulan tersebut, sebagai pengawal atas kebijakan pemerintah.
"Ini sebagai bukti hadirnya peran serta masyarakat terhadap model undang-undang baru ini, yakni metode pembuatan regulasi yang menggabungkan beberapa substansi pengaturan yang berbeda menjadi satu peraturan dalam satu payung hukum," ungkapnya.
Baca Juga: Luar Biasa, Pembangunan Pelabuhan Patimban Di Tanah Subang Manfaatkan Lahan Ratusan Hektar
Robinton berharap perkumpulan ini akan menjadi jembatan agar masyarakat tidak hanya menjadi penonton. Selain itu perkumpulan ini tidak semata lahir untuk Undang-undang Cipta Kerja namun terhadap semua model penggabungan regulasi ke depan.
"Sehingga inisiasi berdirinya OmnibusLaw Watch ini sebagai sesuatu titik kecil untuk bisa mengiringi perkembangan ke depan," ungkap dia.
Baca Juga: Mahfud MD Bilang Pemerintah Tetap Perpanjangan Dana Otsus Papua, Meski Ditengah Revisi UU Otsus
