BERITA SUBANG-Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan melakukan kunjugan kerjanya ke Amerika Serikat, serangkaian pertemuan dilakukannya di Washington DC, diantaranya ketemu Managing Director International Monetary Fund (MD IMF) Kristalina Georgieva, President of World Bank David Malpass.
Dari keterangan persnya yang diterima BeritaSubang.pikiranrakyat.com, Selasa, 17 November 2020. Menteri Luhut menjelaskan tentang UU Cipta Kerja dihadapan para petinggi World Bank tersebut. UU Cipta Kerja kini telah sah di Undangkan setelah ditandatangani oleh Presiden Jokowi dan DPR.
Presiden World Bank David Malpass pun menyampaikan bahwa dirinya senang bisa mendapatkan penjelasan mengenai UU Cipta Kerja, yang menurutnya akan memberikan manfaat yang besar bagi rakyat Indonesia.
“Saya sangat senang bisa mendiskusikan Omnibus Law tentang Penciptaan Kerja dengan Menteri Pandjaitan - implementasinya akan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat Indonesia” sebut David Malpass.
Kedatangan ke Amerika Serikat, Menko Luhut didampingi oleh Wakil Menteri Luar Negeri, Wakil Menteri BUMN II, Duta Besar RI untuk Amerika Serikat, dan Staf Ahli Menteri Perdagangan Bidang Hubungan Internasional.
Dengan MD IMF dan Presiden World Bank Menko Luhut membahas mengenai penanganan pandemi Covid-19, pemulihan ekonomi nasional, dan upaya Indonesia untuk menjaga dan memperbaiki kondisi lingkungan hidupnya.
Kedua pejabat yang ditemui sang Menko itu pun menyampaikan apresiasi atas langkah-langkah progresif yang telah dilakukan oleh Indonesia. Bahkan, kata dia, secara khusus IMF memuji Indonesia sebagai negara yang berhasil menerapkan disiplin fiskal yang baik, sehingga pada saat krisis bisa mengeluarkan stimulus tanpa meningkatkan beban hutang secara signifikan.
Sementara pertemuan dengan CEO Conservation International M. Sanjayan, mereka membahas mengenai peluang bersama dengan mitra swasta dalam program konservasi dan restorasi untuk kredit karbon baik di kawasan pesisir dan darat.
Kata Luhut, Sanjayan mengakui bahwa Brazil, Republik Demokratik Kongo, dan Indonesia merupakan negara kunci karena aset hutan yang dimiliki. Dia menyebut Indonesia sebagai yang terbaik menangani aset tersebut.