BERITA SUBANG-Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengingatkan, perusahaan yang bermukim di Jawa Barat untuk mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK)
Pasalnya, sampai ini sudah hampir 500.000 buruh terkena PHK.Jika tidak dicegah, kata dia, buruh yang di-PHK bisa mencapai 1,5 juta orang. Oleh karena itu, PHK menjadi permasalahan yang harus segera diatasi.
"PHK sudah mendekati 500.000 dan jika tidak segera ada pengendalian, PHK bisa mencapai 1,5 juta, ini harus ada antisipasi dan penanganan," kata Muhadjir dalam siaran pers, Sabtu 19 November 2022.
Baca Juga: Ada Resesi di 2023, Ridwan Kamil: Pemprov Jabar Siapkan Subsidi BLT untuk Pekerja Terdampak PHK
Muhadjir menilai, penanganan PHK di tengah ketidakpastian perekonomian akibat politik global harus dilakukan oleh semua pihak secara terkoneksi.
Dia mengimbau agar perusahaan dapat menyiapkan proyeksi yang jelas untuk target ke depan.
Ia juga menegaskan, keputusan PHK kepada pekerja harus merupakan jalan terakhir yang digunakan oleh para pengusaha.
Baca Juga: Mike Tyson dan Holyfield Rilis Permen Ganja Berbentuk Telinga
Imbauan tersebut ia sampaikan melihat kondisi riil di lapangan. Sektor ekspor mulai menurun tajam dan pasar domestik masih dikuasai oleh barang impor.
“Sebisa mungkin ditahan dulu, jangan ada PHK. Kita cari bersama solusinya,” kata Menko PMK.
Namun demikian, jika PHK tidak dapat dihindari, Menko PMK meminta para pekerja yang di-PHK dapat ditangani dengan baik melalui Jamsostek.
Baca Juga: Sandal Lawas Steve Jobs Laku Dilelang Seharga Rp Miliar
Sebab, saat ini Jamsostek memiliki Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
"Ini harus betul dilaksanakan secara cepat dan tepat. Jangan sampai yg di-PHK terpuruk dan ikut menambah jumlah kemiskinan di daerah,” jelas dia.
Adapun saat ini angka kemiskinan di Jawa Barat masih cukup tinggi, yakni 9,4 persen. Sebagai kementerian yang membawahi BPJS Jamsostek, Kemenko PMK akan terus memastikan bahwa jaminan ini akan berjalan dengan baik.
Muhadjir berharap, semua pihak dapat memiliki komitmen seperti yang diarahkan presiden agar waspada menyikapi ekonomi tahun 2023.
“Saya mohon kerja sama semua perusahaan untuk mengantisipasi kondisi 2023. Kalau nanti harus ada PHK, jangan sampai nanti tidak terhubung dengan JKP,” tutur dia.
Sebagai informasi, menurut laporan dari sejumlah asosiasi, beberapa perusahaan yang bergerak di industri padat karya seperti tekstil mengalami kinerja yang melambat.
Beberapa perusahaan bahkan sudah ada yang memangkas jam kerjanya menjadi 3-4 hari, yang biasanya 7 hari kerja.
Atas kondisi tersebut, banyak tenaga kerja yang juga terdampak PHK.***