BERITA SUBANG - Ephorus Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) menyatakan pihaknya mengecam aksi penebangan hutan yang menyebabkan terjadinya banjir bandang di Kota Wisata Parapat.
Dalam keterangannya Jumat 14 Mei 2021, Butar-butar menyatakan banjir bandang itu terjadi pada 13 Mei sekitar pukul 17.00 WIB. Dan itu terjadi sebagai dampak dari penurunan kualitas lingkungan hidup dan hutan di sekitar Danau Toba.
Catatan HKBP menunjukkan bahwa banjir bandang serupa sudah terjadi beberapa kali. Seperti pada Desember 2018, Februari 2019, Juli 2020, yang mengakibatkan kerugian material di pihak masyarakat.
Baca Juga: DPR Minta KLHK Evaluasi Perizinan Dairi Prima Mineral
Berdasarkan investigasi Komite Gereja dan Masyarakat (KGM) HKBP dengan mitranya atas rentetan peristiwa tersebut, Butar-butar menyatakan pihaknya mempelajari sesuatu. Bahwa banjir-banjir bandang ini memiliki kaitan yang erat dengan aktivitas penebangan hutan di Sitahoan dan kawasan hutan Sibatu Loting.
Baik untuk kepentingan hutan tanaman industri (penanaman eukaliptus), pemanfaatan kayu dan hasil hutan oleh para pengusaha lokal, ditambah oleh aktivitas pertanian masyarakat dalam skala yang jauh lebih kecil.
Di Sualan sampai Tanjung Dolok, Parapat, terdapat sejumlah aliran sungai yang sumber airnya berasal dari Sitahoan dan Kawasan Hutan Sibatu Loting.
Baca Juga: KLHK Pastikan Ketahanan Pangan Harus Tetap Kedepankan Prinsip Kelestarian
"Kini, bila hujan deras terjadi, sungai-sungai kecil ini akan meluap dan membawa material lumpur dan bebatuan yang sangat mengancam, seperti yang sudah terjadi berulang kali, sebagaimana disebutkan di atas. Jika degradasi hutan terus berlangsung, banjir bandang di kawasan ini akan semakin sering terjadi," kata Butar-butar.
Dia menjelaskan, topografi dari Danau Toba yang merupakan danau vulkanik adalah tanah berpasir dan bebatuan dan berbukit-bukit. Fakta tersebut mengingatkan semua pihak akan besarnya potensi bencana. Maka itu, HKBP terpanggil untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan hutan.
"Kita menyaksikan tanggung jawab manusia untuk melestarikan semua ciptaan Allah, menentang setiap kegiatan yang merusak lingkungan, seperti membakar dan menebang pohon di hutan atau hutan belantara. Menjaga kelestarian lingkungan hidup dan hutan yang berkesinambungan adalah panggilan kita sebagai warga gereja," tegas dia.
Baca Juga: Dikaitkan Dengan Bencana, Jokowi Dituding Obral Izin, Begini Tanggapan KLHK
Maka itu, HKBP mendesak Pemerintah pusat dan daerah, swasta, serta masyarakat agar sesegera mungkin melakukan langkah-langkah konkret untuk menyelamatkan lingkungan hidup dan hutan di sekitar Danau Toba.
Bagi HKBP, tak ada gunanya Pemerintah melanjutkan pembangunan infrastruktur dan aneka fasilitas umum di sekitar Danau Toba sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, jika masalah lingkungan ini tak dibereskan.
Lebih lanjut, HKBP menyatakan pemerintah pusat dan daerah perlu mengkaji kebijakan yang lebih spesifik untuk menghentikan laju deforestasi. Dan memberi sanksi tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada setiap pihak yang merusak alam.
Selain itu, harus ada upaya mengembalikan fungsi hutan di sekitar Danau Toba sebagai hutan alam untuk menyangga kelestarian dan keindahan Danau Toba, flora dan fauna, serta kesejahteraan masyarakat.
"HKBP berkomitmen untuk menolong korban bencana alam. HKBP juga siap bekerjasama dengan pemerintah pusat dan daerah untuk menjadi mitra menjaga lingkungan hidup dan hutan, sekaligus mendorong dan mengapresiasi program reboisasi yang ramah lingkungan, terencana, dan konsisten," kata dia.***