Mantan Anggota TGUPP Bilang Kementerian PUPR dan KLHK Juga Cuek Terhadap Penanganan Banjir Jakarta

BERITA SUBANG -Kritikan yang dialamatkan sejumlah pihak kepada gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait banjir disejumlah titik di Jakarta kurang relevan, mengingat Jakarta adalah wilayah yang saling terhubung dengan wilayah lain.

Hal itu ditegaskan mantan anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta, Nursyahbani Katjasungkana menjawab pertanyaan sejumlah media Minggu 21 Februari 2021.

"Masalah banjir di Jakarta dan Jabotabek tidak sepenuhnya dibawah kontrol Gubernur. harus ada kebijakan dan gerak bersama dengan PUPR dan dinas terkait serta koordinasi dengan wilayah Jabotabek," kata Eks anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), Nursyahbani Katjasungkana Minggu  21 Februari 2021.

Nursyahbani menilai, ego sektoral dari instansi tertentu masih tinggi ketika berbicara soal penanganan banjir Jakarta.

Misalnya saja, Ketika Anies Baswedan mengajukan konsep naturalisasi sebagai ikhtiar meminimalisir banjir, justru dilain Kementerian PUPR menghendaki pola penanganan yang berbeda.

 Baca Juga: PBB Umumkan 130 Negara Belum Terima Vaksin Corona, Sekjen PBB Kritik Distribusi Vaksin 'Sangat Tidak Merata'

"Pendekatannnya saja tak bisa dikompromikan. Naturalisasi (Gub DKI) vs Betonisasi (PUPR/Basuki). Komen-komen PUPR malah seperti tak ikut menyebabkan banjir, lah proyek-proyek yang mangkrak di Jakarta dan sekitarnya termasuk juga KA cepat yang membabat lebuh dan hutan dan seterusnya," kata dia,

Belum lagi dari segi geodesi, kata dia, penurunan tanah Jakarta atau Pantura secara umum bisa dikatakan jadi salahsatu faktor terjadinya berbagai bencana termasuk banjir saat ini.