Network
BERITA SUBANG - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) membantah keras tudingan beberapa pihak, perihal adanya obral izin kawasan hutan yang terjadi di era kepimpinan Presiden Jokowi.
Kepala Biro Humas KLHK, Nunu Anugrah mengatakan, informasi yang tidak valid ini memaksa KLHK harus membuka data demi keadilan informasi di publik.
''Hal terpenting bagi Indonesia adalah langkah-langkah perbaikan lingkungan yang konsisten ke depan. Sayangnya di situasi bencana, banyak pihak yang memanfaatkan situasi dengan obral data yang tidak benar ke publik. Kewajiban kami adalah meluruskan informasi tersebut, sehingga publik mendapatkan referensi yang tepat,'' tegas Nunu Anugrah dalam rilis pada media, Rabu 27 Januari 2021.
Baca Juga: Presiden Jokowi Akan Pantau Pemanfaatan Hutan dan TORA di 30 Provinsi
Data KLHK menunjukkan luas areal pemberian izin kawasan hutan dari berbagai periode pemerintahan, baik untuk kebun, HPH, HTI ataupun tambang/IPPKH (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan). Data ini penting disampaikan karena banyak dikaitkan dengan sumber penyebab terjadinya bencana alam akhir-akhir ini.
Dijelaskan bahwa selama periode 1984-2020 terdapat pelepasan kawasan hutan seluas 7,3 juta hektar, di mana 746 izin seluas 6,7 juta hektar, atau lebih 91%-nya diberikan sebelum Presiden Jokowi memulai pemerintahan pada akhir Oktober 2014.
Di era Presiden Jokowi hingga tahun 2020, ada izin 113 unit seluas lebih dari 600 ribu hektar, di mana 22 lokasi tersebut dengan luas lebih dari 218 ribu hektar telah memperoleh persetujuan prinsip pelepasan diantara tahun 2012-2014.
''Dengan demikian, lebih dari 91% pelepasan kawasan hutan, atau seluas lebih dari 6,7 juta hektar, selama 36 tahun terakhir, berasal dari era sebelum Pak Jokowi dan Ibu Siti Nurbaya menjabat,'' ungkap Nunu.
Baca Juga: Demokrat Minta Ada Roadmap untuk Atasi Kelangkaan Pupuk
