Network
BERITA SUBANG - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Putu Supadma Rudana minta pemerintah membuat roadmap pupuk agar permasalahan klasik berupa kelangkaan pupuk yang berulang setiap tahun bisa dihindari.
“Biasanya, pada saat musim tanam pupuk hilang dari pasaran, terlebih pupuk bersubsidi. Kalaupun ada petani harus membeli dengan harga yang cukup mahal,”kata Putu Supadma Rudana saat melakukan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke PT Pupuk Indonesia, Selasa 26 Januari 2021.
Baca Juga: Ada di APBN Tahun Ini, Penanganan Kesehatan Fokus Jokowi di 2021, Anggaran Covid Rp61,8 T
Putu Supadma Rudana menjelaskan, roadmap harus segera dibuat sehingga proyeksi total kebutuhan yang 24 juta ton pupuk di Indonesia ini bisa terpenuhi.
Untuk prognosa awal 2021, volume pupuk dari Pupuk Indonesia sebesar 15,47 juta ton dengan total penyaluran 13,49 juta ton (9,04 juta ton subsidi, 4,45 juta ton non-subsidi) sudah membuat petani kesusahan.
“Iya, roadmap-nya harus dibuat, juga ke depan sistem pemasaran-nya. Klasik sekali ketika musim tanam pupuk langka, ketika panen harga jeblok. Jadi sistem dan roadmapnya Kemendag juga harus dibuat untuk petani kita. BUMN Holding pupuk ini yang harus menyiapkan sistem yang lebih komprehensif di bawah Kementerian BUMN,” ujar Putu Supadma Rudana.
Baca Juga: Pesan Natal Partai Gerindra, Tetap Percaya Yesus di Tengah Kerapuhan Dunia Akibat Pandemi Covid-19
Putu Supadma Rudana mendorong agar pemegang kebijakan duduk bersama, baik Kementan, Kemendag juga KemenBUMN melalui BUMN Holding Pupuk Indonesia agar dapat terpenuhinya pupuk non-subsidi kepada petani.***
