Network
BERITA SUBANG - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya diminta mengevaluasi izin pinjam pakai PT Dairi Prima Mineral pascabanjir bandang yang melanda kota wisata Kelurahan Parapat, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara (Sumut).
"Menurut saya ini urgent. Sehingga Menteri LHK harus segera turun ke lapangan melakukan penumpasan aksi illegal logging yang terjadi di sana," kata Wakil Ketua Komisi II DPR, Junimart Girsang, Jumat 14 Mei 2021.
Sebelumnya, ratusan warga berunjuk rasa menolak pembangunan pertambangan seng milik PT Dairi Prima Mineral, di Kantor Bupati dan DPRD Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, Senin 3 Mei 2021.
Baca Juga: KLHK Pastikan Ketahanan Pangan Harus Tetap Kedepankan Prinsip Kelestarian
Tambang ditolak warga karena selain membuka kawasan hutan lindung, perusahaan juga membangun gudang peledak dekat permukiman dan bendungan limbah di hulu permukiman yang dikhawatirkan rentan jebol karena gempa.
Sebagaimana diketahui hujan deras yang melanda kota Wisata Parapat, mengakibatkan kota itu terendam banjir.
Baca Juga: KLHK Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis di Tesso Nilo
Junimart Girsang juga mendesak Bupati Kabupaten Simalungun dan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) sesegera mungkin membenahi sumber utama longsor dan banjir bandang. Serta membantu melakukan rehabilitasi dan normalisasi kawasan wisata Parapat dan lingkungan masyarakat yang turut terdampak.
"Kepada Bupati Simalungun dan Gubernur Sumatera Utara harus sesegera mungkin membenahi sumber utama longsor dan banjir bandang ini, begitu juga terhadap lingkungan masyarakatnya. Supaya wisata Parapat tidak terlalu lama terganggu serta wisatawan nyaman untuk melakukan rekreasi," kata dia.***
