BERITA SUBANG - Sejumlah organisasi melaporkan dalam kajiannya bahwa di balik penguasaan eksploitasi emas di Blok Wabu, Intan Jaya, Papua diisi oleh sejumlah pejabat dan mantan Jenderal TNI, salah satunya disebut Lord Luhut, yang dimaksud adalah Luhut Binsar Panjaitan, saat ini selaku Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menkomarinvest).
Adapun kajian dari hasil penelitian itu terdiri dari Walhi Papua, Walhi Eksekutif Nasional, YLBHI, KontraS, JATAM, Greenpeace Indonesia, Trend Asia, Pusaka Bentala Rakyat, bersama #bersihkanIndonesia.
"Ada sejumlah nama-nama purnawirawan Jenderal TNI (AD) dan beberapa elit disetiap perusahaan ada Lord Luhut (Luhut Binsar Panjaitan), Hinsa Siburian, dan Paulus Prananto lalu ada beberapa purnawirawan Polisi, TNI," ucap Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti dikutip dari youtube Haris Azhar dengan judul Relasi Ekonomi Dibalik Operasi Militer Intan Jaya, Ada Lord Luhut, Selasa 24 Agustus 2021.
Untuk diketahui pada thumbnail video YouTube di Haris Azhar itu ada foto Luhut sembari tertawa, kemudian foto Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti, selanjutnya tertulis;
BISNIS TAMBANG DIBALIK LORD LUHUT!
8,1 TON EMAS DI PAPUA JADI INCARAN?
Menurut Fatia dari Polisi juga ikut didalam pusaran tersebut, dan ada yang masih menjabat di posisi publik saat ini, dia juga menyampaikan selain Luhut, Hinsa dan Paulus ada lagi pejabat lainnya, seperti Muhammad Munir anggota penasehat Badan Intelijen Negara (BIN) ada di perusahaan di Mind ID.
Baca Juga: Viral Jokowi Dukung Ganjar dan Ahok Nyapres 2024, PDIP Panik, Cek Faktanya
"Di PT Antam ada Purn TNI Agus Surya Bakti, Komjen Pol Bambang Sunar Wibowo jadi di Antam itu di isi oleh purnawirawan jadi komisarisnya. Selain itu ada Letjen Purn Doni Munardo, dan Muh Munir (MIND ID)," tutur dia.
Dijelaskan Fatia dalam wawancara bersama Haris Azhar, bahwa pemilik konsensi pengelola tambang emas di Intan Jaya, Papua adalah merupakan tim pemenangan Pilpres 2014 untuk Presiden Jokowi pada periode pertama.
"Lord Luhut sudah jelas atau dikatakan Bravo 5, ya itu tadi. Apakah itu sebagai hadiah diberi gunung emas, atau bisa jadi, itu sumber dana pemenangan Jokowi," tuturnya.
Baca Juga: Viral Video Golkar Pinang Jokowi, Cek Faktanya
Fatia menilai dari bisnis militer bisa ditarik dari konsesi-konsesi, sebenarnya ada satu kerucut, yakni 3 perusahan besar disana PT FI, Toba Sejahtera, Mind Id.
"Jadi kalau ditarik mereka tim pemenangan Jokowi 2014-2015," ujarnya.
Fatia menduga dalam perusahaan Mind Id sahamnya di isi oleh PT Toba Sejahtera Grup, lalu ada perusahaan PT Madinah Qurrata’ain dan cabang-cabang lainnya.
"Jadi, dari PT Toba Sejahtera Group ada beberapa perusahaan masuk ke MIND ID. Kemudian, ada PT Tobacom Del Mandiri (TDM) anak perusahaan PT Toba Sejahtera Group, Presiden Direktur PT Tobacom itu adalah Purnawirawan TNI Paulus Prananto. Dan, PT Toba Sejahtera Grup ini juga kita tahu sahamnya dimiliki oleh pejabat kita namanya Luhut Binsar Panjaitan, Lord Luhut jadi Luhut bisa bermain dalam pertambangan yang terjadi di Papua.
Baca Juga: Beredar Video Emak-emak Konsumen Belanja Online Semburkan Sumpah Serapah pada Kurir Paket COD
Sementara Kepala divisi advokasi Walhi Papua Wirya Supriyadi yang ikut dalam wawancara di youtube Haris Azhar menambahkan rekomendasi dari riset di Walhi, ada 6 diantaranya pemerintah pusat belum menarik tim keamanan TNI Polri yang diturunkan non organik dari tanah papua, pemerintah pusat menindak tegas aparat militer yang melanggar HAM, lalu pemerintah harus mencabut perizinan yang tidak mendapat persetujuan dari masyarakat lokal.
Berikut video Dari Kanal Youtube HARIS AZHAR yang telah terverifikasi dengan 192K subscribers (20 Agustus 2021):
***