Network
BERITA SUBANG - Tugas utama dari Fraksi PDIP DPR RI adalah memperjuangkan seluruh ideologi dan platform partai melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Karena itu, keberadaan Dewan Kolonel di PDIP yang disebut-sebut sebagai wadah pendukung Puan Maharani untuk maju ke Pemilihan Presiden 2024, tidak benar dan bertentangan dengan AD/ART Partai
"Jadi tidak ada Dewan Kolonel karena hal tersebut tidak sesuai AD/ART Partai dan tidak segaris dengan kebijakan partai," kata Sekretaris Jendral Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu, 21 September 2022.
Baca Juga: Apes, Dewan Kolonel Gagasan Trimedya dan Johan Budi Tinggal Wacana
Baca Juga: Punya Elektabilitas Buruk, Reputasi PDI-P Bakal Hancur Jika Tunjuk Puan Capres 2024
Sebelumnya, anggota DPR RI Fraksi PDIP Johan Budi membenarkan adanya pembentukan Dewan Kolonel tersebut.
Johan menyatakan,kelompok yang disebut-sebut sebagai dewan kolonel terdiri dari dua belas anggota DPR sebagai persiapan jika nantinya Puan Maharani terpilih sebagai calon presiden dari partai mereka.
Sebelumnya Puan Maharani menyatakan bahwa pembentukan kelompok tersebut sah-sah saja selama didasari semangat gotong royong.
Baca Juga: Ditolak Hasto, Bambang Pacul Sebut Dewan Kolonel Guyonan untuk Dongkrak Elektabilitas Puan
Baca Juga: Bukan Cuma Puan Maharani, Ini 9 Tokoh Wanita yang Layak Masuk Bursa Capres
Puan Maharani memang terus digadang-gadang sebagai calon presiden yang akan diajukan PDIP pada Pilpres 2024 mendatang.
Hanya berbagai survei menyebutkan elektabilitas Puan rendah, PDIP tampaknya akan lebih memilih putri dari Megawati tersebut ketimbang Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang memiliki elektabilitas tinggi.
Namun, Hasto tetap menegaskan bahwa tidak ada hal semacam itu karena Fraksi PDIP DPR RI merupakan sebagai alat kelengkapan partai di dalam menjalankan tugas-tugas, memperjuangkan fungsi-fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan pengawasan, agar platform partai dapat dijalankan dengan sebaik baiknya.
Baca Juga: Profil dan Biodata Robert Priantono Bonosusatya, Bos Jalan Tol Hingga Pengusaha Sawit
"Saya sudah memberikan bantahan secara resmi bahwa Dewan Kolonel tidak ada, karena kita adalah partai sebagai suatu institusi yg memperjuangkan kehendak rakyat," ujar Hasto.
Hasto juga telah melakukan koordinasi dengan sejumlah orang yang disebut tergabung dalam kelompok tersebut seperti Ketua Fraksi PDIP, Utut Adianto, dan Sekretaris Fraksi, Bambang Wuryanto.
Dia menegaskan bahwa tidak ada struktur seperti militer di dalam partai.
"Yang dimaksudkan Mbak Puan adalah kebebasan di dalam berserikat berkumpul beliau ini kan sosok demokrat, sosok yang dalam pengertian sebagai Ketua DPR itukan melihat berbagai bentuk aspirasi-aspirasi yang ada, tetapi Dewan Kolonel tidak ada." kata Hasto.
Baca Juga: Bandel, Para Petinggi Polri Abaikan Perintah Jokowi dan Kapolri Soal Judi Online dan Konsorsium 303
Hasto menjelaskan bahwa seluruh kader harus disiplin, karena mengenai Pemilihan Calon Presiden dan Wakil Presiden dinamikanya sangat kuat.
Hasto menuturkan bahwa Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, mengingatkan agar berpolitik dengan melihat konteks.
"Konteks saat ini adalah partai turun ke bawah membantu rakyat membangun harapan rakyat, apalagi dalam situasi yang belum pulih akibat pandemi. Kemudian disusul kebijakan yang terpaksa diambil, berupa kenaikan BBM jadi fokus seluruh kader partai di situ, menjadi jembatan aspirasi rakyat agar semua terbangun energi positifnya untuk kemajuan bangsa." Jelas Hasto.***.
