Network
BERITA SUBANG - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) tantang keberanian Jaksa Agung Burhanuddin melawan para oligarki yang dinilai penuh dengan korupsi dengan menentukan jadi tidaknya hukuman mati bagi para koruptor.
Ketua Formappi Lucius Karus mengatakan dia tak terlalu yakin wacana itu dapat dan layak direalisasikan, apalagi masih banyak kasus korupsi yang 'mangkrak' di tangan Kejaksaan Agung.
"Kondisi ini didukung fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Komisi III DPR RI terhadap Kejaksaan Agung hanyalah formalitas. Jadi tak mungkin terealisasi wacana hukuman mati koruptor tersebut," kata Lucius beberapa waktu lalu.
Ia menyebut dengan iklim korupsi yang sistematik di Indonesia, membuat gagasan hukuman mati tak akan mudah didukung oleh elit parpol maupun DPR.
"Karena korupsi selalu dekat dengan elit maka tak mungkin mereka merancang hukuman berat bagi diri mereka sendiri," kata dia.
"Saya kira seperti itulah kinerja Komisi III DPR, lebih banyak formalitas saja terhadap kinerja kejaksaan gitu. Saya kira mungkin Komisi III juga punya alasan karena kalau membicarakan kasus-kasus mangkrak itu jangan-jangan mereka juga justru dianggap mengintervensi," katanya lagi.
Menurut Lucius, semestinya DPR bisa mengawasi dari sisi manajemen Kejaksaan, ketika membiarkan sebuah kasus tanpa kejelasan itu mestinya tugas DPR untuk mempertanyakan ke Kejaksaan.
"Jadi saya kira memang tidak banyak yang bisa diharapkan dari Komisi III untuk mendorong Kejaksaan Agung untuk memproses kasus-kasus yang mangkrak itu," ujarnya.
