Network
Kedua, Halili melihat dari kegiatan yang berlangsung selama tiga hari ini, dimana tokoh-tokoh masyarakat bersinergi dan kolaboratif untuk memastikan bahwa kemajuan toleransi di Kota Bogor berjalan sesuai yang diinginkan semua pihak.
“Karena kalau kita bicara toleransi termasuk di Kota Bogor apalagi punya sejarah dan real hari ini berdekatan dengan interaksi dengan perubahan di urban, tentu toleransi tidak mengandalkan pemerintah semata. Jadi dibutuhkan sinergi dan kolaborasi semua pihak,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bogor, Alma Wiranta mengatakan, pihaknya bersama dengan Setara Institut dan UNDP ingin memperkuat Kota Bogor sebagai Kota yang ramah keluarga, salah satunya melalui tata kelola pemerintahan inklusif.
“Kita saat ini ingin perkuat tata kelola pemerintahan inklusif, artinya membuka partisipasi seluas-luasnya agar masyarakat Kota Bogor bisa bekerjasama dalam suatu sistem terpadu antara pemerintah dengan masyarakat,” tutur Alma.
Baca Juga: Mahkamah Agung Menangkan 2 Gugatan Atas Aset Milik Pemkot Bogor, Alma: Kado terindah di HUT ke-76 RI
Saat ini, pihaknya juga dengan DPRD Kota Bogor tengah melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Bogor Kota Hak Asasi Manusia (HAM). Oleh karena itu, sambung Alma, kegiatan ini menjadi momentum yang tepat untuk menghadirkan berpartisipasi semua elemen dalam penyusunan raperda tersebut.
“Tentunya momentum terbaik ini kita manfaatkan bersama dengan seluruh masyarakat yang diwakili tokoh masyarakat, pemuda, perempuan, aktivis HAM, FKUB dan ASN melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk menyusun rencana aksi secara holistik di Kota Bogor. Nanti bersama empat kota lainnya, Bandung, Surakarta, Malang dan Makasar akan tampil di forum Pemerintahan Inklusif,” paparnya.
Walikota Bogor Bima Arya menutup kegiatan lokakarya melalui daring, menyampaikan, bahwa prinsip pemerintah dalam melayani untuk semua tanpa terkecuali, tidak memandang perbedaan suku, agama, status sosial, politik dan hal ini tidak bisa hanya dilakukan sendiri-sendiri dan dalam melayani sebagai birokrat tidak boleh ada kepentingan lain.
“Apresiasi Pemerintah Kota Bogor kepada setara institut sebagai mitra pemerintah yang fokus pada penilaian indeks Kota Toleransi di Indonesia, dan memberikan kepercayaan kepada Kota Bogor sebagai salah satu tempat penyelenggaraan pelatihan tata kelola pemerintahan inklusif, diharapkan perwakilan peserta yang mengikuti kegiatan tata kelola pemerintahan inklusif dapat memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya,” tutup Bima.***
