Network
BERITA SUBANG - Akhirnya Kejaksaan Agung (Kejagung) memberhentikan Jaksa Pinangki Sirna Malasari dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta menstop gaji, tunjuangan kinerja dan uang makan. Keputusan itu berdasarkan vonis majelis hakim PN Tipikor yang telah diputus selama empat tahun penjara dan telah berkekuatan hukum tetap atau incrah.
"Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 38 / Pid.Sus / 2020 / PN.Jkt.Pst. tanggal 08 Februari 2021 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 10 / Pid.Sus / 2021 / PT.DKI tanggal 14 Juni 2021 atas nama terdakwa Pinangki Sirna Malasari, putusannya telah berkekuatan hukum tetap (inkracht)," ujar Kapuspenkum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak, dalam keterangannya, Jakarta, Kamis, 5 Agustus 2021.
Dikatakannya, dengan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, maka saat ini proses pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS terhadap Pinangki dalam tahap proses dan dalam waktu dekat akan dikeluarkan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS kepada yang bersangkutan.
"Terkait pemberitaan yang beredar bahwa terdakwa Pinangki masih menerima gaji, bersama ini kami luruskan materi pemberitaan tidak benar. Kami sampaikan bahwa gaji Pinangki sudah tidak diterima (diberhentikan) sejak September 2020," ujarnya.
Baca Juga: Jaksa Jebloskan Pinangki Ke Lapas Wanita Tangerang Pasca Putusan 4 Tahun Penjara Oleh PT DKI
Lanjut Leonard, sedangkan tunjangan kinerja dan uang makan juga sudah tidak diterima lagi oleh yang bersangkutan (diberhentikan) sejak Agustus 2020.
"Perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor 164 Tahun 2020 tanggal 12 Agustus 2020, Pinangki telah diberhentikan sementara dari jabatan PNS, dan secara otomatis yang bersangkutan tidak lagi sebagai Jaksa.
Leonard menghimbau dengan pernyataan ini sekaligus hak jawab, dan kami berharap tidak lagi menjadi polemik di tengah masyarakat.
Seperti diketahui masa hukuman penjara terhadap terdakwa Pinangki dapat discont alias dapat pengurangan hukuman dari 10 tahun penjara menjadi empat tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.
