Network
BERITA SUBANG - Indonesia Audit Watch menilai adanya kecurigaan oknum atas kerjasama dengan skema build operate transfer (BOT) RS Cikini dengan Primaya Hospital Group disarankan agar manajemen Yayasan Kesehatan (Yakes) RS Cikini menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit agar tak muncul kecurigaan satu sama yang lain.
"Agar tidak terjadi syak wasangka atau berburuk sangka ditengah-tengah publik akibat dari persoalan itu, ada baiknya semua pemangku kepentingan dalam kaitan RS Cikini, pihak manajemen atau pengurus Yakes menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) mengaudit hal yang saling silang diperdebatkan," ucap Ketua Pendiri IAW Junisab Akbar dalam keterangannya, Jakarta, Senin, 2 Agustus 2021.
Junisab menegaskan penunjukan Akuntan Publik diperlukan supaya semua pihak bisa memiliki pemahaman yang sama, sehingga bisa ditelusuri apa sesungguhnya penyebab terjadinya perbedaan pemahaman tersebut.
"Semoga dengan dilakukannya audit maka publik bisa menentukan seperti apa pendapatnya ke depan hari, bukan malah sibuk dengan persepsi sendiri-sendiri," cetus mantan anggota DPR RI Komisi III itu.
Sebelumnya, sekelompok orang mempertanyakan langkah PGI dibawah kepemimpinan Gomar Gultom yang menuding bahwa PGI mengalihkan kepemilikan RS Cikini kepada Primaya Hospital Group melalui skema BOT pada Jumat, 25 Juni 2021 silam tanpa ada sosialisasi dengan pihak manajemen RS Cikini.
Namun, menurut Gomar Gultom hal itu dibantahnya, melalui Sekretaris Umum Yakes PGI Cikini dan juga anggota komisi aset PGI David Tobing mengatakan dari perjanjian itu tidak ada aset yang diperjual belikan bahkan PGI menempatkan Komut dan Direksi di Perusahaan baru tersebut.
"Dan, seluruh proses sudah disepakati oleh seluruh anggota PGI di sidang raya, jadi tidak ada proses diam-diam," tegas David Tobing kepada beritasubang.pikiran-rakyat.com, Selasa, 29 Juni 2021.
Katanya bahwa PGI, Yakes RS Cikini dan PT. Famon Awal Bros Sedaya (Primaya) telah meneken kerjasama BOT dan telah disampaikan pada Sidang MPL-PGI Januari 2021 lalu.
