Network
BERITA SUBANG - Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi mengingatkan salah satu kegagalan maupun keberhasilan mencapai zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) diantaranya karena kurangnya tranparansi Informasi Publik.
"Penyebab lainnya adalah, komitmen diragukan, sinergitas tim kerja lemah, hasil survei IPK IKM oleh BPS tidak memenuhi syarat serta kanal pengaduan tidak aktif, masih ditemukan kasus yang tidak sejalan dengan upaya pemberantasan korupsi, kondisi sarana dan prasarana kurang baik, minim inovasi dan pemenuhan kualitas, dan dokumen pendukung yang disajikan tidak lengkap," kata Setia Untung dalam keterangannya, Jakarta, Kamis 25 Februari 2021.
Sedangkan kunci keberhasilan pembangunan zona integritas antara lain menurutnya, harus diawali dengan komitmen pimpinan, lalu komitmen unsur staf dan jajaran selaku agen-agen perubahan, kemudian soliditas tim kerja, serta dukungan data dan kelengkapan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) harus sesuai dan lengkap.
"Selain itu Membuat Program kerja yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, hasil survei mandiri Indeks Persepsi Korupsi, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Kanal Pengaduan harus berfungsi dengan baik dan direspon secara cepat, kemudian membuat inovasi upaya perbaikan publik dan pencegahan korupsi budaya kerja," ungkapnya.
Baca Juga: Wakil Jaksa Agung Setia Untung Evaluasi Kinerja Para Jaksa, Ada Apakah?
Lalu, membuat strategi komunikasi atau manajemen media, serta melibatkan semua pihak tanpa terkecuali, dan intensitas kerjasama yang akuntabel, kemudian mengedepankan integritas dan profesionalisme, stop pungli, serta masyarakat merasa puas atas kinerja yang dilakukan.
Selanjutnya kata Setia Untung yang pernah mendapat penghargaan WBK, WBBM karena keberhasilannya merubah wajah Badiklat Kejaksaan RI itu, menjelaskan untuk berhasil membangun zona integritas menuju WBBM ada tujuh program prioritas Jaksa Agung Tahun 2021 yang harus dapat diimplementasikan oleh seluruh jajaran dalam rangka mewujudkan unit kerja yang berpredikat WBK, WBBM tersebut.
"Pertama, pendampingan dan pengamanan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam rangka percepatan pembangunan nasional, kedua, pengawasan dan penegakan disiplin untuk mewujudkan kejaksaan yang bersih dan profesional. Ketiga, pembentukan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pembangunan manajemen karir yang jelas, terstruktur dan transparan, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang tematik," tuturnya.
