Tingkatkan Pasokan Logistik Untuk Masyarakat Papua, Kabupaten Nduga Jadi Pintu Masuk Selatan Tol Laut

18 April 2021, 19:06 WIB
Tingkatkan pasokan logistik di tanah Papua, menjadikan Kabupaten Nduga pintu masuk selatan Tol Laut /Doc. Humas Dirjen Perhubungan Laut/beritasubang.com

BERITA SUBANG - Tingkatkan pasokan logistik di tanah Papua, menjadikan Kabupaten Nduga pintu masuk selatan Tol Laut guna meningkatkan usaha-usaha jasa terkait di pelabuhan dalam ekosistem Tol Laut untuk wilayah Pengunungan Tengah (Lapago).

“Dari karakteristik kewilayahan pegunungan tengah, yang menjadi salah satu fokus penyelenggaraan Tol Laut adalah pelayanan distribusi logistik yang terjadwal dan teratur di Kabupaten Nduga,” kata Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Jayapura (KSOP Kelas II Jayapura), Taher Laitupa, dalam keterannganya, Jakarta, Minggu, 18 April 2021.

Baca Juga: Tol Laut, Kapal Logistik Nusantara 2 Angkut Produk Unggulan Merauke

Dikatakan dia penyelenggaraan Layanan Kewajiban Publik Angkutan Barang di Laut (Tol Laut) tahun 2021 terus berkembang dengan terobosan-terobosan baru yang mengkombinasikan elemen-elemen utama seperti kapal dan jaringan trayek dan pelabuhan.

"Termasuk elemen pendukung seperti optimalisasi jalur lintasan pada alur sungai dan danau di wilayah pesisir dan pegunungan, seperti halnya saat ini di Kabupaten Nduga, Papua," ujar dia.

Baca Juga: Mahfud MD Bilang Pemerintah Tetap Perpanjangan Dana Otsus Papua, Meski Ditengah Revisi UU Otsus

Ia mengatakan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, pada Kementerian Perhubungan sebagai penyelenggara program Tol Laut sebagai bagian implementasi Inpres Nomor 9 tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat yang salah satu Program Prioritas di Papua adalah pengembangan jaringan Tol Laut di wilayah-wilayah 3TP di seluruh wilayah Papua.

"KSOP Jayapura terus melakukan Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan Tol Laut pada Trayek T-26 yang telah melayani beberapa daerah yang masih terisolir di Provinsi Papua seperti di Pelabuhan Atsy Agats, Sawaerma, Mumugu dan Batas Batu Kabupaten Nduga," tutur dia.

Baca Juga: Masyarakat Papua Barat Nantikan Aksi Geisler AP Lawan Sonny Manakane Pada Pertandingan Tinju Profesional

Dari karakteristik kewilayahan pegunungan tengah, yang menjadi salah satu fokus penyelenggaraan Tol Laut adalah pelayanan distribusi logistik yang terjadwal dan teratur di Kabupaten Nduga.

Dia menjelaskan, Nduga adalah Kabupaten yang berbatasan langsung dengan beberapa daerah di pegunungan tengah seperti Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Puncak dan Kabupaten Tolikara.

Kabupaten Nduga saat ini membutuhkan gerak cepat dan kehadiran negara hadir untuk melakukan pembangunan yang merata dan berkeadilan sesuai harapan Presiden Joko Widodo.

Baca Juga: 'Ingat, Kita Berada di Ring of Fire' Pesan Jokowi dan Kepala BNPB Doni Monardo Terkait Gempa di Malang, Jatim

Adapun monitoring dan sosialisasi Tol Laut di Pelabuhan Mumugu dan Pelabuhan Batas Batu Nduga dilakukan bersama Bupati Nduga, Wentius Nimiangge dan Tenaga Ahli Madya Kedeputian V Kantor Staf Presiden, Laus D.C Rumayom, KSOP Kelas II Jayapura sebagai Korwil UPT Perhubungan Laut di Papua.

KSOP Kelas II Jayapura sebagai kordinator wilayah UPT-UPT Ditjen Perhubungan Laut di Provinsi Papua terus menjalankan salah satu fungsi tugas memastikan jaringan trayek Angkutan Laut yang berjalan harus dapat masuk sampai ke seluruh wilayah perairan termasuk sungai dan danau.

Baca Juga: Safari Tolak Kelanjutan Otsus Papua, Natalius Pigai Temui Fraksi PKB, Jokowi Diminta Bekukan UU Otsus

“Dengan tingkat kebutuhan masyarakat yang sangat tinggi tentu di butuhkan pasokan logistik yang terjadwal dan teratur secara baik dan lancar dengan penggunaan kapal Rede yang dapat menjangkau perairan sungai di wilayah pegunungan tengah ini, hal ini menuntut dalam waktu dekat penyelenggaraan Tol Laut harus dapat dilaksanakan,”ujarnya.

Sementara itu, Kasie Lala & Usaha Pelabuhan, Willem Thobias Fofid menyebutkan dalam acara monitoring tersebut dilakukan juga sosialisasi bersama Ketua Lembaga Masyarakat Adat Nduga Jhon Beon yang mendarat di lokasi persiapan pembangunan bandara Internasional Yawe Airport di Distrik Batas Batu, setelah sekian lama wilayah ini dilanda konflik. Untuk selanjutnya melaksanakan dialog dengar pendapat dan menerima asprirasi tokoh adat dan tokoh agama Nduga.

Baca Juga: Viral Kongres GMKI Dukung Papua Merdeka, Jefri Bakal Polisikan Penyebar Video

“Hasil pembicaraan tersebut, masyarakat sangat membutuhkan kehadiran negara dalam wujud pembangunan yang nyata dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan dan infrastruktur dasar,” ujar Willem.

Selain itu, Willem mengungkapkan warga Nduga juga mengaku sangat membutuhkan layanan distribusi logistik dan transportasi pelabuhan dan bandara serta konektivitas multimoda. Termasuk akses jalan darat yang dapat menghubungkan jalur lintasan Mumugu Satu - Kenyam, kemudian Kenyam - Mbua kemudian Kenyam - Iniye serta Kenyem - Gearek termasuk dari akses yang menghubungkan Nduga - Yahukimo.

Kemudian restelmen 5000 rumah untuk pengungsian, layanan air bersih, listrik dan jaringan komunikasi (internet) serta pemulihan Trauma Healing masyarakat Nduga dan membangun rekonsiliasi serta pemulangan pengungsi kembali ke kampung halaman.

Baca Juga: Warga Bumi Kasuari Kehilangan Sosok Kajati Pertama Papua Barat, Jaksa Yusuf

“Pemberdayaan dan keterlibatan SDM Putra Daerah Nduga sebagai pelaku kontruksi serta dukungan peralatan berat dalam melaksanakan pembangunan, sehingga keterlibatan putra daerah asli menjadi penting termasuk pemekaran 500 kampung untuk mendukung pengembangan distrik dan aspirasi suara perempuan Nduga yakni Mama-Mama Nduga terkait pembangunan pasar untuk aktivitas ekonomi serta dukungan pelayanan kesehatan untuk Ibu dan Anak," tutupnya.***

Editor: Edward Panggabean

Tags

Terkini

Terpopuler