Network
Sudarma menduga ada penyalahgunaan jabatan yang dilakukan Kades, seperti dua mobil Pemdes diduga bodong. Lalu, ada pungli Isbat Nikah Rp.200 ribu per pasangan pengantin.
Sudarma menuding banyak anggaran program pembangunan infrastruktur yang sampai saat ini belum direalisasikan, bahkan ada beberapa anggaran pembangunan tahun 2020 hingga saat ini tak direalisasikan.
Dalam aksinya warga minta Kades merealisasikan secepatnya anggaran pembangunan yang belum di realisasikan, seperti BLT DD bantuan Covid dan Dana PPKM mikro yang tak ada kegiatan sosialisasi apapun baik pembagian masker atau bantuan untuk korban Positif Covid-19 juga tidak ada.
Saat aksi berlangsung sang Kades Anggasari Sukendi tidak ada di kantor, salah saorang pengunjuk rasa menduga sang Kades kerap jarang ke kantor.
Aksi warga tersebut berlangsung damai dalam pengawalan petugas Kepolisian dari Polsek Pamanukan dan Satpol PP Kecamatan Sukasari.
Ketua BPD Desa Anggasari Nur Topik pun melakukan rapat di Kantor Kecamatan Sukasari yang dihadiri Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Sekdes, dan Koorlap unras.
Namun, hasil pertemuan nampaknya tak membuahkan hasil, karena para pengunjuk rasa masih menunggu jawaban sang Kades atas apa yang menjadi tuntutan warga.***
