Network
BERITA SUBANG - Tugas utama dari Fraksi PDIP DPR RI adalah memperjuangkan seluruh ideologi dan platform partai melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Karena itu, keberadaan Dewan Kolonel di PDIP yang disebut-sebut sebagai wadah pendukung Puan Maharani untuk maju ke Pemilihan Presiden 2024, tidak benar dan bertentangan dengan AD/ART Partai
"Jadi tidak ada Dewan Kolonel karena hal tersebut tidak sesuai AD/ART Partai dan tidak segaris dengan kebijakan partai," kata Sekretaris Jendral Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu, 21 September 2022.
Baca Juga: Apes, Dewan Kolonel Gagasan Trimedya dan Johan Budi Tinggal Wacana
Baca Juga: Punya Elektabilitas Buruk, Reputasi PDI-P Bakal Hancur Jika Tunjuk Puan Capres 2024
Sebelumnya, anggota DPR RI Fraksi PDIP Johan Budi membenarkan adanya pembentukan Dewan Kolonel tersebut.
Johan menyatakan,kelompok yang disebut-sebut sebagai dewan kolonel terdiri dari dua belas anggota DPR sebagai persiapan jika nantinya Puan Maharani terpilih sebagai calon presiden dari partai mereka.
Sebelumnya Puan Maharani menyatakan bahwa pembentukan kelompok tersebut sah-sah saja selama didasari semangat gotong royong.
Baca Juga: Ditolak Hasto, Bambang Pacul Sebut Dewan Kolonel Guyonan untuk Dongkrak Elektabilitas Puan
