Network
BERITA SUBANG - Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Menteri ESDM dengan Komisi VII DPR RI nampak ricuh, dan terkesan sengaja diciptakan oleh wakil rakyat di Senayan pada Kamis 13 Januari 2022.
Ketua Laskar Anti Korupsi (LAKI) Provinsi Kalimantan Timur Rokhman Wahyudi yang ikut menyaksikan RDP di gedung Senayan itu menduga anggota DPR Muhamad Nasir memakai modus untuk merintangi pembahasan di seputar pencabutan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atau IUP OP bagi perusahaan bermasalah di provinsi tersebut.
"Dimana rencananya akan dipertanyakan pula mengapa IUP OP PT BEP tidak ikut dicabut. Padahal IUP OP PT BEP diduga telah disalahgunakan untuk menipu sebesar Rp1 Triliun dan membobol Bank Niaga dan Bank Bukopin sebesar Rp1,5 Triliun oleh pemiliknya bernama Herry Beng Kostanto, yang kini masih mendekam di tahanan, berstatus narapidana residivis. Berdasarkan fakta tersebut IUP OP PT BEP secara hukum wajib dicabut," ucap Rokhman.
Dia menjelaskan dalam Undangan Rapat Kerja, yang ditandatangani oleh Sekjen Kementerian ESDM, agenda pada point 4 disebutkan: Penjelasan terkait Pencabutan Izin Perusahaan Tambang.
Lantaran diciptakan keributan oleh Muhamad Nasir, dengan melancaran tuduhan kepada seorang pelaku bisnis batubara di Kaltim secara membabi buta tanpa dasar, dan menjurus pencemaran nama baik, membuat pembahasan pencabutan IUP OP urung dilakukan.
Dia menilai bahasa tubuh dan gaya komunikasi politik Muhammad Nasir yang notabene adik kandung terpidana Nazaruddin itu kerap dilakukan. Publik sudah paham kualitasnya. Dampak prilakunya itu membuat Menteri ESDM Ariifin Tasrif pun geram dan merasa tersinggung.
“Saudara Muhammad Nasir bicara tidak benar dan tanpa bukti. Ini memalukan," ucap Rokhman menirukan ucapan Arifin Tasrif yang nampak buru-buru keluar dari ruang rapat.
Namun Rokhman tidak dapat memastikan apakah gaya Muhammad Nasir melakukan itu berdasarkan “pesanan” dan dibayar oleh pihak pemilik IUP OP yang terancam dicabut.
