Network
BERITA SUBANG - Konflik masyarakat Pulau Rempang dengan aparat penegak hukum terkait kawasan eco city ternyata menjadi sorotan publik secara luas, hal ini lantaran minimnya upaya diseminasi pemerintah dalam mengkomunikasikan duduk persoalan, padahal tujuan pemerintah membangun Proyek Strategis Nasional atau PSN.
Kondisi ini membuat para penyebar berita bohong atau hoax dengan membawa isu SARA leluasa memprovokasi masyarakat untuk mendiskreditkan salah satu program strategis nasional tersebut.
Pakar Strategic Communication Massa, Tuhu Nugraha mengatakan seyogyanya pemerintah melakukan mitigasi untuk menghentikan penyebaran hoaks terkait Pulau Rempang.
Baca Juga: Ricuh Brimob vs Rakyat Pulau Rempang Pengamat Bilang Penanganan Tidak Ada Unsur Pelanggaran HAM
"Jika dibiarkan, akan menyebabkan perpecahan dan konflik sosial di tengah masyarakat," kata Tuhu Nugraha Dewanto dalam keterangannya, Jakarta, Kamis 21 September 2023.
Dia menjelaskan, sebaiknya yang dilakukan pemerintah adalah pertama memberikan informasi tandingan atau counter untuk menjelaskan dan mengklarifikasi.
"Selain itu pernyataannya mesti lebih simpatik, pesan yang dikedepankan harus sentuh sisi emosional, karena ini bukan hanya soal perpindahan lokasi tapi ada ikatan adat, emosional dll," kata Tuhu Nugraha di Jakarta, Rabu 21 September 2023.
Baca Juga: Rakyat Pulau Rempang Kuasai Tanah, Hadi Tjahjanto: Tidak Ada Hak Atas Tanah
Lanjut Tuhu Nugraha, melalui cara persuasif, diharapkan masyarakat mau berkompromi demi kepentingan yang lebih luas, harapan pekerjaan dan kesempatan kerja yang lebih baik buat keluarga, tetangga dan anak cucu mereka.
