PGI Minta KPK dan BKN Berani Buka Hasil TWK ke 75 Pegawai KPK Yang Dinonaktifkan Ketimbang Memberi Lebelisasi

- 30 Mei 2021, 22:49 WIB
Gedung KPK
Gedung KPK /Foto: beritasubang.com/

BERITA SUBANG - Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Pdt. Jacky Manuputty mengatakan sejak awal berdirinya KPK telah berulang kali terjadi upaya pelemahan KPK, baik dari luar maupun dari dalam KPK sendiri. Terhadap semua upaya pelemahan KPK, PGI selalu mengambil posisi untuk menentang pelemahan dimaksud.

"Dokumen-dokumen sikap PGI terdata dengan baik. Dalam pertemuan PGI dengan perwakilan karyawan KPK yang berkunjung ke Grha Oikoumene pada Jumat 28 Mei 2021 sore, dibicarakan berbagai hal terkait persoalan yang saat ini dialami 75 karyawan KPK yang dinonaktifkan," kata Jacky dalam Keterangannya, Jakarta, Minggu, 30 Mei 2021.

Baca Juga: Dikecam Karena Dukung 'Taliban' Soal Nasib Novel Baswedan dan 75 Pegawai KPK, PGI Beberkan Alasannya

Kata dia, banyak isu berhimpitan di dalam lembaga anti rasuah itu, bahkan terasa ada aroma ketidakadilan yang menonjol terkait dinonaktifkannya 75 pegawai KPK tersebut. Narasi dominan yang berkembang di publik selama ini bahwa KPK telah mengalami talibanisasi dan radikalisme, bahkan sering diumbar di publik bahwa NB (Novel Baswedan) adalah motornya.

"Bisa jadi dalam kadar tertentu isu ini benar karena kita tak pernah mengetahui bagaimana menakarnya. Kalaupun hal ini ada, tentu tak bisa dipukul rata untuk 75 orang dimaksud," ungkapnya.

Baca Juga: Curhatan Novel Baswedan dkk Tak Lolos TWK Ketika ke PGI! Gomar Gultom Bakal Bersurat ke Jokowi

Kata Pdt. Jacky Manuputty banyak di antara 75 pegawai KPK yang dinonaktifkan itu beragama Kristen, Budha dan lainnya, yang jelas-jelas tak bisa masuk dalam kategori itu. Nah, kata Pdt. Jacky pada posisi ini PGI harus bicara secara kritis sehingga aspek keadilan harus dijunjung dan tidak dikuburkan di bawah stigma talibanisme yang menerpa KPK.

"PGI selama ini menolak radikalisme dan sektarianisme, dan bila itu ada di KPK haruslah pula ditolak. Sekalipun demikian, patut pula diwaspadai, dikritisi, dan ditolak, bila radikalisme dan sektarianisme digunakan sebagai tongkat pemukul penguasa, pada level apapun mereka mengelola kekuasaannya," papar dia.

Baca Juga: Pengamat Menilai Pernyataan Jokowi Soal 75 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Cendrung Netral

Halaman:

Editor: Edward Panggabean


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah