Dari karakteristik kewilayahan pegunungan tengah, yang menjadi salah satu fokus penyelenggaraan Tol Laut adalah pelayanan distribusi logistik yang terjadwal dan teratur di Kabupaten Nduga.
Dia menjelaskan, Nduga adalah Kabupaten yang berbatasan langsung dengan beberapa daerah di pegunungan tengah seperti Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Puncak dan Kabupaten Tolikara.
Kabupaten Nduga saat ini membutuhkan gerak cepat dan kehadiran negara hadir untuk melakukan pembangunan yang merata dan berkeadilan sesuai harapan Presiden Joko Widodo.
Adapun monitoring dan sosialisasi Tol Laut di Pelabuhan Mumugu dan Pelabuhan Batas Batu Nduga dilakukan bersama Bupati Nduga, Wentius Nimiangge dan Tenaga Ahli Madya Kedeputian V Kantor Staf Presiden, Laus D.C Rumayom, KSOP Kelas II Jayapura sebagai Korwil UPT Perhubungan Laut di Papua.
KSOP Kelas II Jayapura sebagai kordinator wilayah UPT-UPT Ditjen Perhubungan Laut di Provinsi Papua terus menjalankan salah satu fungsi tugas memastikan jaringan trayek Angkutan Laut yang berjalan harus dapat masuk sampai ke seluruh wilayah perairan termasuk sungai dan danau.
“Dengan tingkat kebutuhan masyarakat yang sangat tinggi tentu di butuhkan pasokan logistik yang terjadwal dan teratur secara baik dan lancar dengan penggunaan kapal Rede yang dapat menjangkau perairan sungai di wilayah pegunungan tengah ini, hal ini menuntut dalam waktu dekat penyelenggaraan Tol Laut harus dapat dilaksanakan,”ujarnya.
Sementara itu, Kasie Lala & Usaha Pelabuhan, Willem Thobias Fofid menyebutkan dalam acara monitoring tersebut dilakukan juga sosialisasi bersama Ketua Lembaga Masyarakat Adat Nduga Jhon Beon yang mendarat di lokasi persiapan pembangunan bandara Internasional Yawe Airport di Distrik Batas Batu, setelah sekian lama wilayah ini dilanda konflik. Untuk selanjutnya melaksanakan dialog dengar pendapat dan menerima asprirasi tokoh adat dan tokoh agama Nduga.
Baca Juga: Viral Kongres GMKI Dukung Papua Merdeka, Jefri Bakal Polisikan Penyebar Video