Network
Baca Juga: Dewan Adat Desak Wakapolda Pabar Buka Oknum Polisi Jadi Beking Miras dan Narkoba
Menurut Ferdinando, jika beberapa poin aspirasi dan rekomendasi yang telah disampaikan tersebut diakomodir, akan meningkatkan kesejahteraan bagi rakyat Papua.
"Kami yang hadir ini mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI Harga Mati!!!," serempak para pimpinan DPRD ini bersuara.
Menanggapi hal tersebut, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan, akan menindaklanjuti masukan dan aspirasi masyarakat tanah Papua, agar pengelolaan dana Otsus bisa merata dan bisa dirasakan oleh masyarakat.
"Pemerintah memang sudah punya pikiran begitu, nanti pola pengelolaan dana Otsus itu nanti kita bedakan, mana yang langsung boleh dikelola oleh Pemda dan mana yang dalam bentuk proyek tapi dananya dari pusat dikelola sendiri yang bermanfaat untuk rakyat, itu sudah dipikirkan," ujar Mahfud MD.
Baca Juga: Konstruksi Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Capai 63 Persen, Terowongan 1,8 Km Berhasil Ditembus
Baca Juga: Polisi Bongkar Praktik Prostitusi Online di Bandung, Jasa Ditawarkan Melalui Aplikasi Michat
Mahfud MD menambahkan, para pimpinan DPRD Papua Barat ini juga menyesalkan terhadap adanya gerakan-gerakan yang mengatasnamakan masyarakat Papua, seperti gerakan ingin merdeka, anti NKRI, dan tidak setuju Otsus.
"Mereka mengatakan menyesal terhadap adanya gerakan-gerakan di Papua yang mengatasnamakan rakyat Papua padahal mereka tidak tinggal di Papua seperti gerakan ingin merdeka, anti NKRI, tidak setuju Otsus, mereka yang berkata begitu itu adalah elit-elit politik menurut mereka diluar papua, ada yang tinggal di Autrali, ada yang tinggal di London, ada yang tinggal di Jakarta itu hanya ingin memanfaatkan dana Otsus, sehingga pura-pura berteriak begitu," tambah Mahfud MD.
Bagi mereka, lanjut Mahfud, NKRI harga mati dan setiap gerakan sparatis harus dilawan dan harus ditindak secara hukum.
Baca Juga: Perceraian di Subang Ternyata Banyak Disebabkan oleh Faktor Ekonomi, Cek Disini Angkanya
