Network
BERITA SUBANG - Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan mendukung sepenuhnya berbagai langkah pemberantasan korupsi termasuk dalam bentuk OTT yang secara simultan dilakukan oleh KPK.
Hal tersebut diungkapkan oleh Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto pasca kadernya yang menjabat sebagai Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara ditetapkan sebagai tersangka dalam pengembangan kasus suap bantuan Covid-19 di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).
Baca Juga: Pemerintah Siap Lindungi Saksi Kasus Dugaan Suap Bansos
"Partai menghormati seluruh proses hukum yang sedang berlangsung. Hukum adalah jalan peradaban untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Siapapun wajib bekerja sama dengan upaya yang dilakukan oleh KPK,” kata Hasto dalam keterangan tertulis yang diterima BERITA SUBANG, Minggu, 6 Desember 2020.
Hasto menegaskan, atas kejadian yang menimpa Mensos Juliari Batubara, PDI Perjuangan secara terus menerus mengingatkan para kadernya untuk selalu menjaga integritas dan tidak mengalahgunakan kekuasaan, apalagi melakukan korupsi.
Baca Juga: KPK Amankan Rp 14,5 Miliar Barang Bukti Korupsi Bansos Dalam Rupiah dan Mata Uang Asing
“Kami selalu tegaskan bahwa kekuasaan itu untuk rakyat. Partai melarang segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan, termasuk korupsi. Kalau sudah menyangkut hal tersebut, Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati selalu memberikan arahan kepada kadernya yang punya jabatan politik untuk tidak melakukan penyalahgunaan kekuasan, tidak korupsi. Tertib hukum adalah wajib bagi wajah pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi," katanya.
Hasto menjelaskan, dalam berbagai kesempatan termasuk Sekolah Partai bagi calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah, serta dalam forum resmi Partai seperti Rakernas, PDI Perjuangan selalu menanamkan sikap anti korupsi.
Baca Juga: Kemensos Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK, Kini Menterinya Tersangka Korupsi Bansos
