Network
BERITA SUBANG - Pakar Komunikasi Politik Emrus Sihombing menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membentuk Kementerian Inspektorat.
Dosen Universitas Pelita Harapan itu mengatakan pembentukan Kementerian Inspektorat dilakukan dengan menyatukan semua inspektorat-inspektorat yang ada di Kementerian/Lembaga Negara.
Saat ini, posisi Inspektorat dalam nomenklatur Kementerian/Lembaga Negara merupakan subordinat menteri atau kepala lembaga sehingga tidak leluasa melakukan pengawasan di internal Kementerian.
Baca Juga: RS UMMI Sebut Rizieq Shihab Pulang atas Permintaan Sendiri, FPI Hasil swab test Negatif
"Sudah mendesak disatukan semua inspektorat-inspektorat dalam satu Kementerian tersediri yg dipimpin seorang menteri, sehingga tidak menjadi subordinat menteri seperti yg terjadi sampai saat ini," ujar Emrus Sihombing dalam keterangan, Minggu, 29 November 2020.
Emrus menambahkan dengan bersatunya seluruh inspektorat kementerian/lembaga dalam satu wadah, maka hal itu dinilai akan memiliki kekuatan dan kewenangan penuh untuk melakukan pengawasan.
"Dengan demikian, Kementerian Inspektorat ini punya "gigi" mengawasi semua kementerian, termasuk mengontrol perilaku menteri jika kemungkinan melakukan penyimpangan, seperti perilaku koruptif," tuturnya.
Baca Juga: Intervensi Swab Test Habib Rizieq, Ketua Presidium MER-C Sebut Wali Kota Bogor Perlu Belajar Etika
Seperti diketahui, tindak korupsi yang melibatkan Menteri kembali terjadi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo terkait adanya dugaan tindak korupsi penyalahgunaan perizinan pengiriman (ekspor) benih lobster di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Rabu (25/11/20) dinihari.
