BERITA SUBANG- Menjadikan Jakarta sebagai kota metropolitan lengkap dengan gedung perkantoran megah, hotel hingga jalan beraspal mulus seperti sekarang ini bukan perkara.
Keberhasilan itu tidak terlepas dari ‘tangan dingin’ Ali Sadikin atau akrab disapa Bang Ali saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta mulai tahun 1966 hingga 1977.
Di awal tahun 1960-an hingga 1970-an Jakarta bobrok akibat terbatasnya anggaran.
Kala itu, Bang Ali punya Ide liar melegalkan perjudian muncul. Hanya saja, ide Bang Ali tidak begitu saja mudah dilakukan. Pertentangan muncul terutama dari kaum alim ulama. Bang Ali tampaknya tak peduli. Semuanya demi memajukan Jakarta.
Baca Juga: Lirik lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan, Lagu Rohani Antara Bharada E dan Deolipa
Di awal jabatan, Bang Ali mendapati kondisi Jakarta dalam keadaan bobrok. Padahal, Jakarta seharusnya jadi representasi Indonesia. Atau seperti yang diucapkan Bung Karno, Jakarta mercusuar perjuangan bangsa. Namun Bang Ali menemukan keadaan yang sebaliknya.
Kala itu, Jakarta punya banyak masalah. Sebanyak 60 persen penduduknya atau sekitar 3 juta orang tinggal di permukiman kumuh. Lebih parah lagi, 60 persen anak usia sekolah di Jakarta tidak bersekolah. Sementara pegawai pemerintah yang berjumlah 24.700 orang, rata-rata bergaji rendah.
Kondisi itu sangat menyita perhatian Bang Ali. Sebab APBD DKI Jakarta hanya Rp66 Juta, yang kemudian dinaikkan jadi Rp266 juta. Anggaran segitu tak cukup untuk melakukan gebrakan-gebrakan besar.
Baca Juga: Tiktoker Cantik Sebut Kasus Sambo Ditumpangi Mafia Hingga Senggol Polisi Kaya
Apalagi sebagai bentuk upaya menyandingkan Jakarta seperti Ibu Kota negara-negera lain di dunia.
Bang Ali tak menyerah. Ia kemudian mendapatkan ide liar terkait melegalkan perjudian untuk menambah anggaran mempercantik Jakarta.
“Wewenang penyelenggaraan judi sesungguhnya sudah ada sejak zaman kolonial Belanda, sudah ada ketentuannya. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ada itu, wewenang pengaturan perjudian berada di tangan perangkat daerah."
"Atas kewenangan tersebut pemerintah DKI Jakarta mengambil langkah-langkah kebijaksanaan baik bersifat preventif, maupun refresif terhadap perjudian. Dalam upaya melokalisir penyelenggaraan judi pemerintah DKI Jakarta memanfaatkan hasil pajak judi sebagai salah satu sumber keuangan daerah,” ungkap Bang Ali dalam bukunya Gita Jaya (1977).
Baca Juga: Publik Marah, Juluki Sambo Sebagai Ferdy Rambo
Celah peraturan yang dimaksud Bang Ali itu adalah seperangkat peraturan sejak zaman Belanda yang masih berlaku di Pemerintah DKI Jakarta.
Kepala Biro II Dinas Kehumasan dan Keprotokolan Pemda DKI Jakarta, Wardiman Djojonegoro jadi orang pertama yang memperlihatkan peraturan tersebut kepada Ali Sadikin.
Peraturan itu antara lain Statsblad tahun 1912 Nomor 230 dan Statsblad tahun 1935 Nomor 526 yang mengizinkan Pemda menarik pajak dari perjudian.
Karena legal dan bisa, Bang Ali mencoba melegalkan perjudian. Alhasil, Bang Ali bergerak cepat dengan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) yang melarang perjudian gelap pada 26 Juli 1967 di wilayah DKI Jakarta.
Baca Juga: Tegas, Mahfud MD Ingatkan Kejaksaan Profesional Tangani Kasus Pembunuhan Brigadir J
Selang Dua bulan kemudian, Bang Ali meresmikan kasino pertama di kawasan Petak Sembilan, Jakarta Barat.
“Bang Ali mendapat ide. Adakan (judi) lotto/hwa-hwe untuk menyekolahkan anak-anak terlantar. Tingkatkan berbagai pajak, seperti pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Pungut pajak judi setelah disahkan tempat perjudian, khusus buat Tionghoa,” cerita Rosihan Anwar dalam buku Sejarah Kecil “Petite Histoire” Indonesia Jilid 3 (2009).
“Dengan dana yang diperoleh, galakkan gerakan penghijauan Jakarta. Juga adakan lokasi tersendiri bagi pelacur atau WTS (Wanita Tuna Susila) di Kramat Tunggak. Lantaran semua itu, Bang Ali dikasih cap sebagai ‘Gubernur Maksiat’ dan Nyonya Nani Ali Sadikin disebut Madame Hwa-Hwe.”tulis Rosihan Anwar.
Hebatnya Bang Ali tak pernah gentar dan maju untuk menunjukkanbakti kepada nusa dan bangsa.***