BERITA SUBANG - Paska libur Lebaran 2021, puluhan warga Desa Anggasari menggerudug Kantor Desa Anggasari, Kecamatan Sukasari, Subang, Jawa Barat, pada Senin. 17 Mei 2021, lantaran dinilai pemerintah desa setempat urung merealisasikan atas hak-hak warga seperti Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) dan bantuan Covid-19.
Tak pelak, warga pun melakukan aksi unjuk rasa dengan menyambangi kantor desa setempat. Karena kesal aspirasinya terabaikan, merekapun menuntut agar Sukendi selaku Kepala Desa (Kades) Anggasari mundur dari jabatannya.
Dalam aksi tersebut Warga melakukan orasi di depan Kantor Desa, mereka juga memasang sejumlah kertas karton dan kardus yang bertuliskan mosi tidak percaya terhadap kinerja Sukendi sebagai Kades.
Baca Juga: Arus Terpantau Landai Lancar di Pospam Pasar Sukamandi pada Hari Senin Pagi, 17 Mei 2021
Dalam aksinya, warga juga menyegel ruang kerja sang Kades dengan menggunakan kayu, dan dipaku ke kusen pintu masuk ruang sang Kades, warga meminta agar kayu itu tidak dibuka sebelum tuntutan warga di penuhi oleh sang Kades.
Koordinator lapangan (Koorlap) Sudarma menyebutkan aksinya bersama warga karena Dana PPKM 75.535.000 tidak diterapkan, kemudian dana lainnya yang belum direalisasikan seperti BLT DD untuk bantuan Covid-19 kepada masyarakat sebanyak 105 Kelompok Penerima Manfaat (KPM), kemudian perbaikan Kalen Asem pasca banjir senilai Rp.32.000.000, dan pengerasan Jalan Langensari Rp. 53.000.000.
"Lalu, dana KUBE Rp.240.000.000 untuk delapan kelompok hanya direalisasikan Rp.18.500.000 per kelompok. Lalu sisanya Rp.11.500.000 kemana, diduga apakah digelapkan Kades," ujar Sudarma dalam keteranganya, Subang, Jabar.
Baca Juga: Hari ketiga Lebaran 2021, Obyek Wisata Sari Ater, Subang Diserbu Pengunjung dengan Penerapan Prokes
Sudarma menduga ada penyalahgunaan jabatan yang dilakukan Kades, seperti dua mobil Pemdes diduga bodong. Lalu, ada pungli Isbat Nikah Rp.200 ribu per pasangan pengantin.
Sudarma menuding banyak anggaran program pembangunan infrastruktur yang sampai saat ini belum direalisasikan, bahkan ada beberapa anggaran pembangunan tahun 2020 hingga saat ini tak direalisasikan.
Dalam aksinya warga minta Kades merealisasikan secepatnya anggaran pembangunan yang belum di realisasikan, seperti BLT DD bantuan Covid dan Dana PPKM mikro yang tak ada kegiatan sosialisasi apapun baik pembagian masker atau bantuan untuk korban Positif Covid-19 juga tidak ada.
Saat aksi berlangsung sang Kades Anggasari Sukendi tidak ada di kantor, salah saorang pengunjuk rasa menduga sang Kades kerap jarang ke kantor.
Aksi warga tersebut berlangsung damai dalam pengawalan petugas Kepolisian dari Polsek Pamanukan dan Satpol PP Kecamatan Sukasari.
Ketua BPD Desa Anggasari Nur Topik pun melakukan rapat di Kantor Kecamatan Sukasari yang dihadiri Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Sekdes, dan Koorlap unras.
Namun, hasil pertemuan nampaknya tak membuahkan hasil, karena para pengunjuk rasa masih menunggu jawaban sang Kades atas apa yang menjadi tuntutan warga.***