Network
BERITA SUBANG - Sekretaris Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengkritik kebijakan pemerintah dalam menerapkan protokol kesehatan selama pandemi Covid-19.
Dia mengatakan ada ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat selama pandemi Covid-19. Hal ini lantaran adanya perlakukan yang berbeda yang diberikan kepada rakyat biasa dan para elit politik dan agama.
Melalui akun Twitternya, Abdul Mu'ti menyebut perlakukan yang berbeda itu misalnya larangan berjualan di pasar bagi pedagang kecil karena tidak memenuhi protokol kesehatan. Larangan ini membuat para pedagang kehilangan mata pencahariannya.
Baca Juga: Perhelatan Akbar Rizieq Shihab Langgar Prokes, Pemprov DKI Beri Denda Rp50 Juta ke FPI
"Pedagang pasar diuber-uber, bahkan tidak boleh jualan karena dianggap tidak memenuhi protokol Covid-19. Mereka kehilangan mata pencaharian karena Covid-19," tulis Abdul Mu'ti seperti dikutip dari akun Twitternya, @abe_Mukti, Senin, 16 November 2020.
Sebaliknya, para elit politik dan elit agama bebas melanggar protokol Covid-19 tanpa ada sanksi dan larangan.
"Tapi elit politik dibiarkan melanggar protokol saat Pilkada, elit agama dibiarkan melanggar hanya karena orang besar. Ini tidak benar dan melakuai rasa keadilan," tambahnya.
Pedagang pasar diuber-uber, bahkan tidak boleh jualan karena dianggap tidak memenuhi protokol Covid-19. Mereka kehilangan mata pencaharian karena Covid-19. Tapi, elit politik dibiarkan melanggar protokol saat Pilkada, elit agama dibiarkan melanggar hanya karena orang besar... pic.twitter.com/i4fgmhAHZu— Abdul Mu'ti (@Abe_Mukti) November 15, 2020
Tweet ini pun mendapat banyak respon dari netizen. Sebagian besar netizen sepakat dengan pernyataan Abdul Mu'ti.
