49,9% Percakapan Terkait Kebijakan Jokowi di medsos Miliki Sentimen Negatif

- 15 November 2020, 22:35 WIB
Presiden Jokowi (Joko Widodo) saat meninjau langsung perkembangan pembangunan pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, pada Jumat, 29 November 2019.
Presiden Jokowi (Joko Widodo) saat meninjau langsung perkembangan pembangunan pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, pada Jumat, 29 November 2019. /Foto: BPMI Setpres/Kris/

BERITA SUBANG –Presiden Joko Widodo serta jajaran kabinetnya perlu membenahi pola komunikasi dan sosialisasi terkait kebijakan-kebijakan baru yang dikeluarkan.

Pasalnya, hasil riset analisis Indef menunjukkan sebanyak 49,9% percakapan terkait pemerintahan Jokowi di media sosial ternyata memiliki sentimen negatif.

“Presiden dan para menteri harus melakukan sosialisasi yang lebih kuat untuk memberikan keyakinan kepada publik terkait kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Selain komunikasi, substansi dari kebijakan seperti misalnya UU Cipta Kerja harus dikuasai oleh para menterinya,” kata ekonom senior Indef Didik Rachbini dalam paparan hasil riset Indef, Minggu (15/11/2020).

Riset ini dilakukan melalui pengumpulan data (data mining) mulai Juli sampai 13 November 2020. Percakapan yang terjaring dan terkait Presiden Joko Widodo di media sosial relatif besar jumlahnya, yakni tidak kurang dan 1,22 juta percakapan. Dari jumlah tersebut, sebesar 50,1% mempunyai sentimen positif, dan 49,9% mempunyai sentimen negatif.

“Presiden Jokowi memiliki sentimen negatif 49,9% karena kebijakan-kebijakan yang banyak ditentang publik, terutama terkait lima isu yaitu RUU Cipta Kerja, penanganan pandemi, dinasti politik ikut pilkada, pilkada masa pandemi berisiko tinggi, serta utang luar negeri yang naik pesat,” kata Didik.

Dengan sentimen negatif yang cukup besar mencapai separuh dari sentimen publik di media sosial, menurut Didik hal ini mengindikasikan bahwa presiden sebenarnya tidak mempunyai modal besar untuk membuat lompatan kebijakan yang tidak populer.

 Jika dipaksakan terus membuat kebijakan yang tidak populer dan semakin banyak ditentang publik, menurut Didik benturan dan pertengantan bisa saja terjadi.

“Selama ini sudah banyak kebijakan kontroversial yang dilakukan, seperti UU Ciptakerja, Pelemahan KPK, utang luar negeri dan lainnya. Kebijakan di masa mendatang yang tidak populer, komunikasi lemah, dan kurang sosialisasi akan lebih ditentang lagi oleh publik, bahkan tidak hanya di media sosial tetapi dalam aksi demonstrasi, seperti yang telah terjadi berkali-kali,” papar Didik.

Selama periode penelitian, percakapan tentang RUU Cipta Kerja ada sebanyak 78.900 dan mempunyai sentimen negatif sebesar 73%. Percakapan terkait penangan pandemi sebanyak 35.400 mempunyai sentimen negatif 63%. Kemudian percakapan tentang dinasti politik mencapai 13.700 dengan sentimen negatif 81%.

Halaman:

Editor: Tommy MI Pardede


Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x