Network
BERITA SUBANG - Kepala Sekretariat Presiden atau Kasetpres Heru Budi Hartono dapat dipastikan menjadi figur yang paling potensial menjadi Pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta pengganti Anies Baswedan.
Menurut Anggota Fraksi Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Mohamad Taufik Pj Gubernur haruslah seseorang yang paham soal Jakarta, pemerintahan DKI Jakarta, dan memiliki kompetensi.
Selain itu, kata Taufik, Pj Gubernur DKI harus memiliki kedekatan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Adapun dari tiga nama yang beredar Kasetpres Heru Budi lah yang paling memenuhi kriteria.
Baca Juga: Anggota Polri yang Sempat Dipatsus Terkait Kasus Sambo Telah Bekerja Kembali
Baca Juga: Profil dan Biodata Heru Budi Hartono, Digadang-gadang Gantikan Anies Baswedan
"Menurut saya yang paling mumpuni sebenarnya adalah Heru. Menurut saya dia paham soal Jakarta, paham soal pemerintahan DKI Jakarta. Kemudian Heru punya kompetensi mengelola pemerintah. Heru juga punya kedekatan yang lebih kepada Presiden. Karena dia Kepala Sektetariat presiden ya," kata Taufik kepada wartawan, Jumat 9 September 2022.
Menurut Taufik nama-nama lain yang tengah beredar seperti Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Marullah Matali dan Deputi IV Kantor Staf Presiden Juri Ardiantoro juga sebenarnya memiliki kompetensi yang sama.
Namun, Heru kata Taufik memiliki kedekatan yang lebih dengan Presiden dibandingkan nama-nama lain.
Baca Juga: Benarkah Kevin Sanjaya Jadi Caleg dari Partai Perindo? Ini Faktanya
Baca Juga: Kasus Sambo Mendunia, Said Aqil Ingatkan Kapolri Tak Ragu Singkirkan Para Jenderal Kotor
Kedekatan dengan Presiden Jokowi dinilai Taufik jadi poin penting bagi Pj Gubernur DKI Jakarta. Taufik menilai Juri juga belum pernah memiliki pengalaman untuk memimpin DKI Jakarta.
"Kenapa perlu kedekatan? Karena yang mengangkat Presiden nih, kalau enggak punya kedekatan dengan Presiden agak repot mengelola pemerintahannya," kata dia.
Taufik juga menyinggung nama baru yang disebut-sebut akan menjadi PJ Gubernur DKI Jakarta yakni Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Kementerian Dalam Negeri Bahtiar.
Namun menurutnya Bahtiar belum memenuhi persyaratan. "Menurut saya dia masih belajar soal Jakarta. Nah dia enggak paham soal Jakarta dan dia juga enggak dekat dengan Jokowi," katanya.***
