Network
Mereka yang termasuk di sini, bukanlah pelaku utama dari suatu kasus pidana.
Seorang Justice Collaborator harus memberikan keterangan yang signifikan, relevan, andal dan belum pernah dipaparkan oleh saksi lainnya kepada penegak hukum.
Pelaku yang mengajukan diri sebagai Justice Collaborator, juga harus mengakui semua perbuatan yang dilakukan dan mau bekerja sama, serta bersikap kooperatif dengan penegak hukum.
Baca Juga: Putri Juga Terancam Hukuman Mati, Kamaruddin Siap Adopsi Anak Sambo
Tidak hanya itu saja, seorang Justice Collaborator juga harus siap bertanggung jawab apabila ternyata dalam tindak pidana yang dia lakukan telah membawa kerugian bagi negara.
Adapun dasar hukum seseorang mengajukan diri sebagai Justice Collaborator dapat dilihat dari beberapa aturan hukum berikut :
- Aturan hukum tentang perlindungan saksi dan korban, yakni Undang-Undang 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang No. 31 Tahun 2014, yang berbunyi :
“Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”
Baca Juga: Menjijikan, Deolipa Yumara Ungkap Soal Cemburu Pria dengan Pria
- PP No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Surat Edaran (SE) Mahkamah Agung tahun 2011.
- Peraturan bersama antara Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK dan LPSK, tentang perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor dan saksi pelaku yang bekerja sama.
Baca Juga: Mahfud MD: Menjijikan, Setingan Sambo Soal Isu Seksual Kayak Nonton Film Biru
Dilansir dari kanal YouTube Najwa Shihab, keuntungan pelaku yang menjadi Justice Collaborator ini sesuai dengan SE (Surat Edaran) Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2011 yaitu :
