Network
BERITA SUBANG - Baru-baru ini muncul beberapa investor tambang batubara di Sumatera Selatan (Sumsel) yang mengeluhkan aksi pengambilalihan secara paksa oleh oknum mafia tambang di wilayah tersebut. Tak pelak dampak adanya mafia tambang di Indonesia beberapa tahun terakhir ini menjadi momok bagi para investor di Indonesia
Melihat aksi mafia tambang di Sumsel tersebut, diduga menggunakan perangkat penegak hukum untuk mengintimidasi para investor untuk melepas kepemilikan tambang hingga mengalami kerugian miliaran rupiah.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai jika kasus mafia tambang secara tradisi sudah terjadi sekian lama di Indonesia, khususnya di Sumsel.
"Praktik-praktiknya memang banyak mengindikasikan atau seringkali diwarnai dengan pengaruh dari shadow government, kemudian ada praktik-praktik ilegal yang sering kali merugikan bagi masyarakat sekitar dan juga bagi lingkungan," kata dia di Jakarta, Rabu 4 Mei 2022.
Baca Juga: Temuan ICW, KPK Didesak Usut Kasus Mafia Tambang Sumsel
Parahnya, kata dia, praktik tersebut seringkali tak hanya melibatkan oknum penegak hukum atau aparat hukum, tapi sampai juga kepada oknum daripada pemerintah, oknum penguasa yang tentu saja bekerjasama dengan pihak yang ingin menguasai tambang tersebut secara ilegal.
"Seperti yang saya sebutkan, shadow government sebetulnya adalah di luar pemerintahan tapi memiliki pengaruh dari sisi kemampuan modal capital mereka, yaitu pihakp yang ingin menguasai tambang-tambang terutama yang di daerah-daerah," katanya.
Untuk itu, Faisal pun setuju jika KPK dan Polri harus turun tangan membongkar praktik mafia tambang.
"Saya rasa setuju kalau kemudian KPK dan Polri memang mesti harus turun sampai ke bawah, sampai ke praktik-praktik sektor pertambangan ini, karena itu masih marak sampai sekarang," lanjutnya.
