Network
"Kami pun ketika akan menertibkan orang-orang asing ini harus juga berkoordinasi dengan imigrasi. Tidak bisa kita tindaklanjuti meski bersama Satpol PP dan Polres," ujarnya.
Politisi PPP itu berharap, Ombudsman RI bisa ikut memberikan solusi dalam menangani permasalahan banyaknya pencari suaka di wilayah Kabupaten Bogor itu.
"Usulan kami, kita pindahkan ke lokasi yang memang di situ ditampung dan juga diberi lahan untuk bercocok tanam. Kalau ditempatkan di Puncak tidak ada pekerjaan dan lahan yang bisa digarap,” ujar Ade Yasin.
Sebelumnya Ade Yasin pernah meminta Komisi Tinggi PBB Untuk Pengungsi alias UNHCR untuk memindah tempat penampungan imigran pencari suaka di Kawasan Puncak Cisarua, Kabupaten Bogor, dipindah, menyusul peringatan dari Ombudsman RI mengenai potensi maladministrai pengelolaan Kampung Arab di wilayahnya.
Kawasan ini sudah sangat sering diungkap keberadaannya oleh media massa nasional dan unggahannya pun mudah ditemui di media sosial.
Baca Juga: Wali Kota Bogor Bima Arya Bersiap ke Mana di 2024, DKI Satu atau Jawa Barat ? Ini Jawaban
"Saya minta itu dipindahkan, penampungan UNHCR itu jangan di Puncak, jangan di daerah wisata. Banyak daerah lain yang ada luas tanah, kami akan siapkan kalau mau dipindahkan," ujarnya usai pengibaran kain Merah Putih raksasa di Lapangan Tegar Beriman, Cibinong Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin 8 Maret 2022 lalu.
Menurut Ade Yasin, pihaknya kesulitan mengawasi para imigran terutama dari negara Timur Tengah, yang malah memberi kawasan itu suatu stigma bagi kawasan Puncak menjadi 'Kampung Arab'.
"Mau di Bogor juga oke, asal jangan di Puncak, karena pengawasan agak sulit. Misalnya Gunung Sindur bisa, pokoknya daerah-daerah yang kita masih punya lahan luas," kata Yasin.
Seperti diketahui, anggota Ombudsman Republik Indonesia, Adrianus Meliala, mengungkapkan hasil pemeriksaan terkait tata kelola kawasan Kampung Arab di Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Agustus tahun lalu.
