Network
BERITA SUBANG - Puluhan perwakilan masyarakat adat, tokoh agama, mahasiswa Papua menggelar aksi damai dan audiensi di depan kantor Mahkamah Konstitusi (MK). Aksi ini digelar untuk meminta MK bersikap tegas agar penyelenggaraan pemilu Papua merekomendasikan melantik Erdi Dabi dan John Wilil.
"Jangan ada lagi pemungutan suara ulang, karena bisa menimbulkan masalah. MK harus tegas dalam amar putusanya harus melantik Erdi dan Jhon," kata Koordinator Yalimo Bangkit John Numberi saat gelar aksi damai di depan pantung kuda, Jakarta, Senin 20 Desember 2021.
Seperti diketahui, pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kabupaten Yalimo tahun 2020, telah usai. Pasangan nomor urut 1 Erdi Darbi, dan John W. Wilil, telah keluar sebagai pemenang.
Baca Juga: Tokoh Masyarakat Papua Laporkan Surat Eksekusi di Duga Palsu ke Bareskrim
Bahkan ketika digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK), dan diminta melakukan pemungutan suara ulang (PSU), Mei 2021, tetap pasangan tersebut tampil sebagai pemenang dengan memperolehan 47.785 suara, unggul 52,6 persen atau 4.732 suara dari lawannya.
Hasil tersebut kembali digugat ke MK. Dalam amar putusannya, MK meminta dilakukan kembali Pilkada ulang selambatnya 17 Deaember 2021.
Terhirung per hari ini, sudah melewati ambang batas waktu dari yang ditentukan. Itu artinya, Pilada Yalimo sudah 'almarhum' alias tidak bisa lagi dilakukan.
Secara tegas, Paguyuban Nusantara Yalimo Bangkit dalam aksi itu meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya.
"Jangan Matikan Suara Rakyat Yalimo 47.781 suara dalam Pilkada 9 Desember 2020 dan 5 Mei 2021," ujar Paguyuban Nusantara Yalimo Bangkit dalam aksi demonstrasi.
