Network
BERITA SUBANG - Kasus bobolnya data pengguna aplikasi PeduliLindungi dikhawatirkan akan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam mengelola aset rakyat.
Mantan Komisioner Ombudsman, Alvin Lie memandang, kasus bobolnya puluhan data pengguna aplikasi vaksinasi massal itu sebagai persoalan serius.
Kasus tersebut menjadi kekhawatiran di tengah cita-cita pemerintah yang akan mengubah sertifikat tanah masyarakat ke dalam bentuk elektronik.
Baca Juga: Jaksa Bui Tersangka RDPS Bekas Kadis ESDM Tanah Bumbu Di Kasus Dugaan Suap Rp27,6 M
"Mengelola dan mengamankan sertifikat elektronik vaksinasi aja enggak becus. Lantas mau mengubah sertifikat hak kepemilikan tanah jadi sertifikat elektronik?" kata Alvin Lie kepada wartawan, Sabtu 4 September 2021.
Dia khawatir, kejadian pembobolan PeduliLindungi yang berujung pada jual beli data penduduk akan kembali terulang bila pemerintah belum benar-benar siap dalam peralihan sertifikat tanah menjadi bentuk elektronik.
"Emang rakyat masih percaya kemampuan pemerintah? Nanti kalau hak tanah diserobot orang bagaimana? Paling juga pejabatnya buang badan, lempar tanggung jawab," tandasnya.
Baru-baru ini, Polda Metro Jaya menangkap pelaku pembobolan data aplikasi PeduliLindungi. Total sudah 93 sertifikat vaksin palsu yang dijual para tersangka.
Bahkan dari keterangan Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Iman, para pelaku memasarkan sertifikat vaksinasi palsu itu dengan harga kisaran Rp 370 ribu. Pelaku memasarkan pemalsuan sertifikat vaksinasi itu melalui media sosial.***
