Network
"Bahwa kemudian atas informasi dimaksud, Tersangka Hasan mencari data orang-orang untuk diajukan sebagai calon debitur pemohon KUR di BPD Jatim Capem Woltermonginsidi
Jakarta, berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu, karena tidak terekam didalam Sistem Administrasi Kependudukan (SiAK), dimana alamat/ tempat tinggal debitur yang merupakan kontrakan didata seolah-olah sebagai lokasi usaha Debitur," tuturnya.
Lanjut Asyari selanjutnya data-data dimaksud digunakan Heriyanto Nurdin bersama-sama dengan tersangka Hasan, untuk mengajukan permohonan fasilitas KUR di BPD Jatim Capem Woltermonginsidi Cabang Jakarta sebanyak 82 calon debitur fiktif
masing-masing sebesar Rp500 juta.
Baca Juga: Puput Bupati Probolinggo dan Suaminya Hasan Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Pasca OTT KPK
Adapun modus yang dilakukan para tersangka itu dengan cara, mengajukan permohonan 82 calon Debitur KUR fiktif dimaksud kepada terpidana Aryono Prasodo selaku pimpinan cabang pembantu untuk mendapatkan fasilitas KUR di kantor BPD Jatim Capem. Woltermonginsidi Cabang Jakarta.
Selanjutnya kata dia, tersangka Hasan mendampingi dan menunjukkan lokasi kepada terpidana Aryono Prasodo dan terpidana Riyad Prabowo Edy selaku Analis dalam melakukan kegiatan on the spot tempat usaha calon Debitur KUR fiktif tersebut.
"Tersangka memberikan data-data palsu atau rekayasa kepada terpidana Riyad Prabowo Edy guna pembuatan laporan analisa Kredit," tuturnya.
Kemudian, kata dia guna permudah transaksi keuangan dan penampungan uang yang diperoleh dari 82 Debitur KUR dimaksud, digunakan rekening atas nama Ladiman Laidin dan Merliany alias Amei yang dikuasai oleh Ng Sai Ngo.
"Bahwa atas pengajuan KUR pada BPD Jatim Capem Woltermonginsidi atas nama 82 debitur fiktif dimaksud, telah dinyatakan macet oleh pihak BPD Jatim Capem Wolter Monginsidi antara tahun 2012 sampai 2013 sehingga pihak BPD Jatim Cq. Pemprop. Jawa Timur telah mengalami kerugian keuangan negara kurang lebih Rp. 41 milyar.
"Bahwa tersangka Hasan disangka melanggar Pasal 2, Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
Hasan juga bagian tersangka dari 22 orang tersangka di KPK dalam kasus jual beli jabatan Kepala Desa di Pemkab Probolinggo yang menyeret sang Bupati Puput Tantriana Sari dan suaminya Hasan Aminuddin.***
