Bahkan di Guinea, Afrika Barat pemungutan suara ditunda atau dengan kata lain rezim terus berkuasa sementara oposisi tidak dapat berkampanye.
Dengan alasan Covid-19, koran-koran dan majalah cetak juga dilarang beredar di Yordania, Oman, Yaman, Uni Emirat Arab, dan Iran karena dianggap dapat menyebarkan virus Corona.
Yang paling lazim terjadi di semua negara adalah adanya pembatasan-pembatan aktivitas masyarakat. Pembatasan ini dapat memunculkan asumsi bahwa pemerintah tengah berupaya memusatkan kekuasaan.
Meski begitu, ada beberapa negara yang menjunjung tinggi azas demokrasi. Seperti Jerman, Norwegia, Finlandia, Taiwan, dan Korea Selatan. Dalam penanganannga mereka memperhatikan kebutuhan masyarakat dan berdiskusi dengan ilmuwan serta komunitas dalam proses pengambilan keputusan. Pemerintah dan masyarakat berusaha mencari solusi yang dapat dilakukan bersama.
Wakil Sekertaris Dewan Syura DPP PKB, KH Maman Imanulhaq (KM) memastikan Indonesia tidak akan keluar dari rel demokrasi.
Pemerintah dan legislatif, kata KM, tidak pernah memiliki tendensi memanfaatkan pandemi untuk membangun rezim otoriter.
KM menegaskan, parlemen sebagai wakil rakyat, akan memastikan bahwa kerja pemerintahan Indonesia tidak akan menyeleweng dari kerja-kerja demokrasi.
"Kita harus berada di tengah-tengah. Kita membutuhkan power (membatasi aktivitas) namun tetap menjunjung nilai-nilai demokrasi," kata Anggota Badan Kajian MPR RI ini, Selasa (29/6).
Baca Juga: PKB DPW Jawa Barat Bela Usaha Warungan Tebar Kebaikan pada Program Food Bank
Fokus Hadapi Covid-19