Network
BERITA SUBANG - Wakil Sekertaris Dewan Syura DPP PKB, KH Maman Imanulhaq (KM) memastikan Indonesia tidak akan keluar dari rel demokrasi untuk menganggulani pandemi Covid-19.
Menurutnya, pandemi tidak menjadikan pemerintah dan legislatif tidak memiliki tendensi membangun rezim otoriter.
Oleh karenanya ia menyerukan, "jangan tambah beban Presiden Joko Widodo dengan atraksi-atraksi politik yang tidak perlu".
Memang, di saat publik dirundung ketakutan, rezim berkuasa yang bersekongkol dengan parlemen, dapat mudah menancapkan kekuasaan penuh terhadap kendali negara dengan kuasa tak terbatas.
Di beberapa negara, demokrasi tengah berada di titik nadirnya. Pandemi Covid-19 tanpa sadar melahirkan rezim otoriter di beberapa negara.
Publik tidak sadar tengah diakali oleh pemimpinnya sendiri. Apalagi pandemi ini melahirkan juga distorsi ekonomi yang membuat publik semakin kalut dan hanya fokus dengan urusan dapur.
Mereka yang sadar, ujungnya melakukan protes. Sayangnya protes pun tidak berguna, aparat negara gampang membubarkannya dengan alasan melarang kerumunan.
Sebut saja Hungaria. Pada pertengahan tahun lalu, parlemen mereka menyetujui perundangan darurat penanganan pandemi Covid-19. Perundangan ini memberikan kekuasaan tidak terbatas dan tak terkendali kepada Perdana Menteri Viktor Orban.
Dikutip dari berbagai sumber, ancaman demokrasi juga terjadi di belahan bumi lainnya seperti di Bolivia, Amerika Latin. Pandemi memberi alasan untuk menunda pemilihan umum.
