Network
BERITA SUBANG - Pemerintah Kota Bogor memberlakukan kebijakan pengendalian Penyebaran Covid-19 pada sektor Perkantoran di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor.
Melalui Intruksi Walikota Bogor Bima Arya Nomor 440 /3286-Huk.HAM tentang Penguatan Pengendalian Penyebaran Covid-19 Melalui Protokol Pembatasan Kegiatan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor di Balai Kota Bogor, Senin, 28 Juni 2021.
Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bogor, Alma Wiranta, menyampaikan, Intruksi Wali Kota Bogor telah mengeluarkan kebijakan untuk mengembalikan pemberlakuan PSBB pada sektor Perkantoran dan dimulai di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor dengan memberlakukan WFH 100 persen bagi ASN.
"Itu, dilakukan sebagai tindakan kedaruratan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor akibat lonjakan penyebaran transmisi lokal terpapar Covid-19 mencapai 447 pada hari ini (Senin), sedangkan tempat tidur di RS terbatas," ujarnya.
Lanjut Alma, penguatan protokol pengendalian di Perkantoran yang dilasanakan selama sepekan mendatang sejak 29 Juni sampai dengan 5 Juli 2021 adalah sebagai bentuk respon evaluasi pemberlakuan PPKM Mikro yang belum maksimal dan dirasakan perlu implementasi yang lebih tegas yaitu Flexible Working Space (FWS), dan hal tersebut dituangkan dalam Instruksi Walikota Bogor.
Baca Juga: Satgas Covid-19 Kota Bogor Nilai Vonis 4 Tahun Penjara Rizieq Shihab Ultimum Remedium Atas Kebijakan
Kata Alma, ada empat point penting dalam instruksi Wali Kota Bogor tersebut, yaitu; pertama melaksanakan Work From Home (WFH) sebanyak 100 persen bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor.
"Kedua, perangkat daerah dan BUMD yang melayani masyarakat diberi kewenangan untuk tetap melaksanakan kegiatan perkantoran dengan sistem FWS dan menempatkan petugas piket di perkantoran.
Ketiga, Perangkat Daerah dan BUMD yang melaksanakan program prioritas pemerintah tetap mengatur kegiatan dengan Protokol Kesehatan secara ketat, melaksanakan pengawasan terhadap ASN yang melaksanakan WFH di lingkungan perkantoran Pemerintah Kota Bogor, dan berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat.
Baca Juga: Penyekatan Mudik 2021 Jelang Idul Fitri 1442 H, Polisi dan Pemkot Bogor Turunkan 15 Ribu Personil
Keempat, perangkat Daerah dan BUMD sebagai atasan langsung berkewajiban melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan ASN dan melaporkan data ASN yang terpapar Covid-19 melalui Satgas COVID-19 Kota Bogor.
"Protokol pengendalian Covid-19 yang dimulai melalui pembatasan kegiatan di Sektor Perkantoran, akan dipertimbangkan juga pada sektor lainnya seperti penerapan PSBB, strategi total terpadu terarah dan berkelanjutan yang dikaji oleh Satgas Covid-19 Kota Bogor masih menunggu arahan Pemerintah Pusat agar dapat mengeluarkan kebijakan sebagai payung hukum yang lebih makro.” tandas Alma saat mendampingi Walikota di Balai Kota Bogor.***
