Network
BERITA SUBANG - Presiden Joko Widodo meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Aparat Pengawasan Inten Pemerintah (APIP) mencari penyebab sekaligus memberi solusi terkait lambatnya realisasi belanja baik di pemerintah pusat maupun daerah.
Namun demikian Presiden Jokowi menekankan, dirinya tidak akan menoleransi sedikitpun terhadap tindak penyelewengan anggaran.
Rendahnya serapan belanja di tingkat kementerian, lembaga dan pemerintah daerah (Pemda) membuat program percepatan pertumbuhan ekonomi semakin terpuruk.
Padahal menurut Presiden Jokowi, pemerintah telah menyiapkan hampir Rp700 triliun anggaran yang harus direalisasikan secara cepat dan tepat sasaran untuk kebangkitan ekonomi nasional melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Instruksi Presiden Jokowi tersebut disampaikan dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah (Rakornas Wasin) Tahun 2021 bertema 'Kawal Efektivitas Belanja, Pulihkan Ekonomi'.
Baca Juga: Kejaksaan Raih Uang Koruptor Rp19 T, Presiden Minta Perkuat Pengawasan
"Saya minta BPKP dan seluruh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melihat betul, mencari penyebab lambatnya realisasi belanja ini," ucap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Rakornas Wasin Tahun 2021 itu yang digelar di Bogor, Kamis 27 Mei 2021.
"Ini ada apa? Memberikan solusi, carikan solusinya. Menawarkan jalan keluar untuk mengatasi masalah ini," imbuhnya.
"Ini tugas dalam mengawasi belanja tadi. Lalu mengawal agar kementerian, lembaga dan pemda bisa meresalisasikan belanjanya dengan cepat dan akuntabel," tandas Presiden Jokowi.
